Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis

Airlangga: World Bank Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JUMAT, 26 JULI 2024 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dengan kenaikan di atas 5 persen dan tingkat inflasi yang rendah mendapatkan apresiasi langsung dari World Bank.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu delegasi World Bank bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. 

"World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian termasuk dengan irigasi," ungkap Airlangga dikutip Jumat (26/7).


Dikatakan Airlangga, delegasi World Bank telah melihat secara langsung pendapatan petani yang meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik di Lombok.

"Tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia,” tuturnya.

Melalui implementasi berbagai program tersebut, kata Airlangga, Presiden Jokowi juga telah melaporkan penurunan stunting rate di Indonesia menjadi 21 persen pada tahun 2023, dari 37 persen pada tahun 2013 lalu.

Selain itu, kepala negara itu juga melaporkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,8 persen per bulan Maret 2024. 

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan rencana Indonesia untuk menjadi negara maju, dengan beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas, dan program hilirisasi.

Menurut Airlangga, seluruh laporan tersebut juga sangat diapresiasi oleh World Bank. 

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan green energy, karena Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih, antara lain hidrosolar geotermal. 

Menurut Airlangga, Presiden telah mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat, oleh karena itu multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektivitas antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Nah, tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah juga ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak,” tegas Menko Airlangga.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya