Berita

Penandatanganan Kesepakatan Tambahan Baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera)/Foto: Kedubes Australia

Dunia

Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

JUMAT, 26 JULI 2024 | 07:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia-Australia menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, dan Deputi VII Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi, pada Kamis (25/7).  

Kesepakatan baru ini akan memperkuat kemitraan pembangunan ekonomi yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada iklim dan energi.


“Kesepakatan ini dibangun di atas lebih dari dua dekade kerja sama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia dan menyoroti perjalanan bersama yang akan dilakukan oleh negara kita melalui transisi iklim dan energi,” kata Edi Prio Pambudi, dalam siaran yang diterima RMOL.

“Baik Indonesia maupun Australia berkomitmen kuat untuk menerapkan KINETIK (Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia), memperkuat kemitraan antara kedua negara, dan menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan,” tambah Edi. 
 
Duta Besar Penny Williams mengatakan, melalui Prospera, Australia dan Indonesia berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di bidang-bidang penting bagi kedua negara, termasuk energi bersih, transformasi digital, serta kebijakan pajak dan ekonomi. 

"Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini melalui kesepakatan baru ini,” kata Duta Besar Penny Williams.

Prospera mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040.

Program ini berkerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintah Indonesia, mendukung prioritas mereka dengan menyediakan bukti kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor swasta, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya