Berita

Penandatanganan Kesepakatan Tambahan Baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera)/Foto: Kedubes Australia

Dunia

Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

JUMAT, 26 JULI 2024 | 07:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia-Australia menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, dan Deputi VII Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi, pada Kamis (25/7).  

Kesepakatan baru ini akan memperkuat kemitraan pembangunan ekonomi yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada iklim dan energi.


“Kesepakatan ini dibangun di atas lebih dari dua dekade kerja sama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia dan menyoroti perjalanan bersama yang akan dilakukan oleh negara kita melalui transisi iklim dan energi,” kata Edi Prio Pambudi, dalam siaran yang diterima RMOL.

“Baik Indonesia maupun Australia berkomitmen kuat untuk menerapkan KINETIK (Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia), memperkuat kemitraan antara kedua negara, dan menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan,” tambah Edi. 
 
Duta Besar Penny Williams mengatakan, melalui Prospera, Australia dan Indonesia berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di bidang-bidang penting bagi kedua negara, termasuk energi bersih, transformasi digital, serta kebijakan pajak dan ekonomi. 

"Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini melalui kesepakatan baru ini,” kata Duta Besar Penny Williams.

Prospera mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040.

Program ini berkerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintah Indonesia, mendukung prioritas mereka dengan menyediakan bukti kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor swasta, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya