Berita

Penandatanganan Kesepakatan Tambahan Baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera)/Foto: Kedubes Australia

Global

Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

JUMAT, 26 JULI 2024 | 07:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia-Australia menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, dan Deputi VII Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi, pada Kamis (25/7).  

Kesepakatan baru ini akan memperkuat kemitraan pembangunan ekonomi yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada iklim dan energi.


“Kesepakatan ini dibangun di atas lebih dari dua dekade kerja sama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia dan menyoroti perjalanan bersama yang akan dilakukan oleh negara kita melalui transisi iklim dan energi,” kata Edi Prio Pambudi, dalam siaran yang diterima RMOL.

“Baik Indonesia maupun Australia berkomitmen kuat untuk menerapkan KINETIK (Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia), memperkuat kemitraan antara kedua negara, dan menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan,” tambah Edi. 
 
Duta Besar Penny Williams mengatakan, melalui Prospera, Australia dan Indonesia berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di bidang-bidang penting bagi kedua negara, termasuk energi bersih, transformasi digital, serta kebijakan pajak dan ekonomi. 

"Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini melalui kesepakatan baru ini,” kata Duta Besar Penny Williams.

Prospera mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040.

Program ini berkerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintah Indonesia, mendukung prioritas mereka dengan menyediakan bukti kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor swasta, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Dede Indra: Polri Serius Perangi Narkoba!

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:26

Grup Salim Guyur Rp2,25 Triliun untuk Buyback Saham, Ini Efeknya bagi LSIP, INDF, dan ICBP

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:13

Fokus Penuhi Kebutuhan Domestik, RI Mulai Rem Ekspor Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:35

98 Resolution Network Soroti Tata Kelola SDA dan Ekonomi Kerakyatan di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:07

TRUK dan PNSE Rajai Daftar Saham Top Gainers Sepekan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:46

Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:30

Tanpa Suara, BYD Atto 1 Seruduk Mobil dan Lindas Pengemudi Ojol

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:26

5 Gunung di Pulau Jawa Dilanda Karhutla Pekan Ini

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:23

Cara Cek Sebaran Asap Karhutla lewat Website BMKG dan NASA

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:02

Mengenal Virus Shamonda yang Ditemukan pada Pasien Meninggal di Prancis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 11:59

Selengkapnya