Berita

Suasana kunjungan Ketua DPD PAN Kota Semarang di kantor DPC PKB Kota Semarang, Kamis (25/7)/Istimewa

Politik

PAN dan PKB Bersatu, Warga NU dan Muhammadiyah Akan Solid Menyambut Pilkada 2024

JUMAT, 26 JULI 2024 | 04:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Semarang mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengkonsolidasi warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, agar tidak sekadar menjadi objek dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kota Semarang, Sri Mulyono Tatag Anggoro, menyatakan hal itu dalam kunjungan resminya ke kantor DPC PKB Kota Semarang,Kamis (25/7).

“NU dan Muhammadiyah memiliki jamaah dan anggota yang mayoritas, namun sering tidak diperhitungkan oleh partai politik, termasuk dalam Pilkada Kota Semarang. Oleh karena itu, PKB dan PAN perlu memfasilitasi dua jam’iyyah ini agar umat dapat tertuntun memilih pemimpin yang baik,” ujar Tatag yang berlatar belakang NU namun kini menjabat sebagai Ketua DPD PAN.


Tatag juga mengaku telah diperintahkan oleh beberapa tokoh Muslim di Kota Semarang untuk menyampaikan pesan penting tentang perlunya konsolidasi jam’iyyah NU dan Muhammadiyah.

“Kunjungan saya ke kantor PKB ini tidak hanya mewakili PAN, tetapi juga menyampaikan pesan agar PKB dan PAN bersama-sama dengan NU dan Muhammadiyah dapat mewujudkan Semarang sebagai Kota Santri. Ini adalah dhawuh dari para tokoh Muslim di Kota Semarang,” terang Tatag, dikutip RMOLJateng, Kamis (25/7).

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Semarang, Muhammad Mahsun, menyambut gembira kedatangan Tatag Anggoro cs. Dalam menyambut Ketua DPD PAN itu, Mahsun mengajak para pengurus PKB, anggota Fraksi PKB, dan para caleg PKB.

Mahsun menekankan bahwa PKB sebagai representasi NU siap mengajak warga Nahdliyin untuk berperan dalam Pilkada Kota Semarang. 

Ia setuju bahwa PKB harus bergandengan tangan dengan PAN dan Muhammadiyah untuk menggerakkan semangat warga. Khususnya kaum Muslimin yang terafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah, dalam merespons Pilkada sebagai sesuatu yang penting untuk menentukan kontribusi agama kepada masyarakat selama lima tahun ke depan.

Mahsun menambahkan, apabila NU dan Muhammadiyah berbicara dalam konteks Pilkada, umat akan mendapatkan tuntunan sesuai ajaran agama tentang perlunya memilih pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya. 

Jangan sampai warga NU maupun Muhammadiyah hanya pasif dan menjadi objek yang diombang-ambingkan oleh isu politik sehingga tidak bisa menentukan pilihan yang tepat.

“Memilih pemimpin itu fardhu kifayah, bagian dari amalan agama. Ini menentukan bagaimana kekuasaan akan dijalankan untuk rakyat. Oleh karena itu, NU dan Muhammadiyah perlu konsolidasi untuk menuntun umat. PKB dan PAN siap memegang mandat konsolidasi tersebut,” tutur Mahsun yang didampingi oleh Sekretaris DPC PKB Juan Rama, Sekretaris Desk Pilkada PKB Antoni Yudha Timor, dan para fungsionaris DPC PKB Kota Semarang.

Lanjut Mahsun, PKB dan PAN sudah memiliki pengalaman berkoalisi untuk mengusung calon Walikota Semarang. Pada 2005, PKB, PAN, PPP, dan PKS mengusung pasangan Sukawi Sutarip-Mahfud Ali yang memenangkan Pilkada.

Dalam pertemuan selama 2 jam tersebut, diskusi serius membahas persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) diselingi dengan guyonan khas Semarang.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya