Berita

BBC/Net

Bisnis

BBC Bakal PHK Ratusan Karyawan Imbas Keuangan Sulit

RABU, 24 JULI 2024 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan media asal Inggris, British Broadcasting Corporation (BBC) bakal memangkas 500 pekerja selama beberapa tahun ke depan karena mengalami kesulitan keuangan.

Seperti dikutip AFP, Rabu (24/7), kebijakan PHK massal ini ditaksir dapat menghemat biaya perusahaan hingga 250 juta Poundsterling atau sekitar Rp5,2 triliun.

Kabar ini telah dibenarkan oleh lembaga penyiaran publik itu, yang disebut sebagai upaya untuk merampingkan perusahaan.


“Selama dua tahun ke depan, kami akan berupaya untuk memprioritaskan dana yang kami miliki untuk bidang-bidang yang memberikan nilai nyata bagi penonton,” kata BBC dalam pengumumannya.

Sejauh ini, perusahaan media itu telah mengurangi 10 persen karyawannya dalam lima tahun terakhir, dengan total pekerja yang dipangkas mencapai sekitar 2000 orang.

Dalam laporannya tahun lalu, Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan bahwa inflasi yang berkepanjangan telah mengikis pendapatan dan menekan kondisi keuangan lembaga tersebut.

“Kami perlu menciptakan organisasi yang lebih ramping, lebih gesit, dan meningkatkan sektor digital,” kata Davie.

BBC selama ini sangat bergantung kepada biaya lisensi tahunannya sebesar 169,5 Poundsterling Inggris yang dibayarkan setiap rumah tangga di Negeri Raja Charles tersebut. 

Namun, BBC mengumpulkan pendapatan biaya lisensi sebesar 80 juta Poundsterling Inggris lebih sedikit pada tahun lalu. 

Selain itu, jumlah lisensi aktif juga tercatat turun dari 24,4 juta pada periode 2022-23 menjadi 23,9 juta pada akhir tahun lalu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya