Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net
Masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai paling unik dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, dalam CORE Midyear Economic Review 2024 bertajuk “Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (23/7).
“Kita tahu bahwa proses politik sudah berjalan pada saat sekarang. Bahkan kalau kita melihat proses transisi ini terjadi bahkan lebih unik pada transisi pemerintahan," kata Faisal.
Menurutnya, hal tersebut terbilang unik karena dalam masa transisi ini, sosok baru sudah mulai masuk ke kabinet Presiden Jokowi. Hal ini, kata Faisal belum pernah terjadi di masa transisi presiden manapun sebelumnya.
"Beberapa figur-figur untuk pemerintah yang sebetulnya di pemerintahnya akan datang sudah mulai masuk ke dalam kabinet yang ada sekarang. Jadi pemerintahan yang sedang berjalan, yang belum berganti. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya," sambungnya
Dalam hal ini, ekonom itu menyoroti masuknya Thomas Djiwandono ke dalam kabinet Jokowi sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Pria yang akrab disapa Tommy itu sendiri merupakan keponakan Prabowo, sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, dan anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Faisal menduga, alasan masuknya figur baru di Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu upaya awal yang dilakukan Prabowo untuk mengamankan kebijakan fiskal di masa transisi.
"Ini di antaranya adalah untuk, kalau kita melihat beberapa yang masuk misalkan di Kementerian Keuangan. Tentu saja ada kaitannya dengan mengamankan kebijakan fiskal untuk pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
Adapun kebijakan fiskal yang diamankan ini terutama untuk program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program andalan dari Prabowo-Gibran yang memakan anggaran besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pengangkatan Tommy ini bertepatan dengan RAPBN 2025 pada 16 Agustus mendatang.
Bendahara negara itu menyatakan bahwa kehadiran Tommy justru akan mempercepat komunikasi, karena peran Tommy sebagai anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
“Komunikasi akan otomatis terjalin untuk menampung berbagai program-program prioritas yang disampaikan Prabowo-Gibran dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025,” tuturnya beberapa waktu lalu.
