Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jokowi Diminta Setop Kebijakan yang Bikin Beban Prabowo

SENIN, 22 JULI 2024 | 18:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat kebijakan yang membebani pemerintahan yang akan datang.

Hal ini menyinggung soal kebijakan pemerintahan yang mewajibkan asuransi untuk kendaraan bermotor yang bakal berlangsung Januari 2025 mendatang.

"Jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang tapi bisa berdampak membebani masyarakat dan membebani pemerintah yang akan datang," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).


Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan wacana tersebut perlu dihentikan dan memberikan peluang bagi pemerintah baru untuk mengatur regulasi di masa pemerintahan yang akan datang.

"Sebaiknya menurut saya sih wacana ini terlebih dahulu diendapkan gitu ya berikanlah kesempatan kepada pemerintah yang akan datang mengurusi periode yang akan datang itu mestinya seperti apa," jelasnya.

Dia khawatir kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini bakal menyusahkan pemerintahan yang akan datang.

"Kalau sekarang sudah diputuskan dan ternyata itu memberatkan pemerintahan yang akan datang karena ditolak oleh masyarakat tentu menyusahkan pemerintahan yang akan datang," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya