Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jokowi Diminta Setop Kebijakan yang Bikin Beban Prabowo

SENIN, 22 JULI 2024 | 18:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat kebijakan yang membebani pemerintahan yang akan datang.

Hal ini menyinggung soal kebijakan pemerintahan yang mewajibkan asuransi untuk kendaraan bermotor yang bakal berlangsung Januari 2025 mendatang.

"Jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang tapi bisa berdampak membebani masyarakat dan membebani pemerintah yang akan datang," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).


Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan wacana tersebut perlu dihentikan dan memberikan peluang bagi pemerintah baru untuk mengatur regulasi di masa pemerintahan yang akan datang.

"Sebaiknya menurut saya sih wacana ini terlebih dahulu diendapkan gitu ya berikanlah kesempatan kepada pemerintah yang akan datang mengurusi periode yang akan datang itu mestinya seperti apa," jelasnya.

Dia khawatir kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini bakal menyusahkan pemerintahan yang akan datang.

"Kalau sekarang sudah diputuskan dan ternyata itu memberatkan pemerintahan yang akan datang karena ditolak oleh masyarakat tentu menyusahkan pemerintahan yang akan datang," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya