Ketua Komite III DPD Hasan Basri (tengah)/Ist
Ketua Komite III DPD Hasan Basri melaksanakan sosialisasi bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) yang bekerja dan akan bekerja di luar negeri.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Komite III DPD RI dengan BP2MI di Jakarta beberapa waktu lalu, terdapat komitmen yang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat.
"Hari ini kita melaksanakan tindak lanjut antara rapat kerja Komite III DPD RI dan BP2MI dan ini merupakan tindak lanjut yang kami lakukan untuk masyarakat dalam rangka sosialisasi untuk penempatan pekerja migran di luar negeri," tutur Hasan Basri dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (22/7).
Lebih lanjut, Dewan Pembina Kadin Kaltara ini menjelaskan, untuk diketahui bersama banyak pekerja-pekerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan kurang baik di luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut, kedua pihak berkomitmen agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tetapi bagi para calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri harus mendaftarkan dirinya ke agen-agen penyalur pekerjaan resmi yang terdaftar di BP2MI,” jelasnya.
"Hari ini kita sosialisasikan agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang ingin bekerja di luar negeri tidak di tempat yang ilegal," tambah dia.
Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara mengatakan, saat ini sudah ada tiga negara yang bekerja sama dengan BP2MI yang mengakomodasi para pekerja dari Indonesia, di antaranya ada Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Calon PMI tidak dipungut biaya sepeserpun (zero cost), bahkan dari tiga negara tersebut yang menyediakan segala akomodiasi administrasi dan uang saku.
"Kita berharap BPM2I dapat memperkuat kerja sama dan memperluas ke negara lainnya seperti negara di Eropa dan Arab. Mudah-mudahan sosialiasi ini bermanfaat khususnya kita yang berada di wilayah perbatasan Kaltara sehingga tidak terjadinya lagi perlakuan yang tidak menyenangkan bagi para PMI. Apalagi kondisi geografis kita bertetangga dengan daerah Sabah, Tawau Malaysia," bebernya.
Kata Sekretaris Umum Hipmi Kaltara ini, kedepannya para PMI juga akan didaftarkan BPJS Kesehatan dari pemerintah sebab para PMI salah satu penyumbang devisa terbesar.
"Penyumbang devisa di bawah migas, yang cukup besar sekitar Rp160 triliun per tahun," pungkas Hasan Basri.
