Anggota DPR I DPR RI Sukamta/Ist
Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait nasib data pribadi masyarakat usai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Anggota DPR I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
"Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga Pemerintah yang bocor dan mana data yang aman," kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (22/7).
Politikus PKS ini mengingatkan bahwa Pemerintah memiliki tugas menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia.
"Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya," tegasnya.
Legislator dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menilai upaya pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional pasca serangan terhadap PDNS 2 yang tengah dilakukan Pemerintah memang penting.
Kendati demikian, kata Sukamta, perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat tidak boleh diabaikan.
"Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," kata dia.
