Berita

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dan Wakapolres AKBP Wirdhanto Hadicaksono, saat meninjau kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat/Ist

Presisi

1.231 Personel Gabungan Siap Amankan "Aksi Adili Jokowi"

SENIN, 22 JULI 2024 | 10:09 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polri menurunkan 1.221 personel gabungan menyikapi "Aksi Adili Jokowi" yang digelar aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai elemen masyarakat, di Kawasan Patung Kuda, Monas, dan sekitarnya, Senin (22/7).

"Untuk pengamanan aksi kami melibatkan 1.231 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, di lokasi.

Personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik, termasuk disiapkan mengantisipasi massa aksi yang masuk kawasan Istana Negara.


Sedangkan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Rekayasa tergantung dinamika di lapangan.

"Kita lihat jumlah massanya, bila eskalasi meningkat, arus lintas ke Jalan Merdeka Barat dialihkan," tambahnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Sedang kepada peserta unjuk rasa, Susatyo mengimbau agar para koordinator lapangan dan orator berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi.

"Lakukan unjuk rasa damai, jangan memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang melintas. Selain itu personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api," kata Susatyo.

Seperti diketahui, BEM SI menggelar aksi unjuk rasa mengadili 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gagal dan tidak pro rakyat.

Aliansi BEM SI menilai Jokowi gagal sebagai presiden. Aksi bertajuk 'Selamatkan Indonesia' itu juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya