Berita

Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh pada Kamis, 18 Juli 2024/Net

Dunia

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

MINGGU, 21 JULI 2024 | 11:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa mahasiswa dan polisi Bangladesh semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip laporan AFP pada Minggu (21/7), sejauh ini kerusuhan yang berawal dari aksi protes penghapusan kuota PNS untuk veteran itu telah memakan 105 korban jiwa.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina terpaksa membatalkan kunjungannya ke Spanyol dan Brasil karena kekerasan yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan mengatakan pemerintah telah resmi memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredam kerusuhan.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkapnya.

Jalan-jalan di ibu kota Dhaka hampir sepi saat fajar, dengan pasukan berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota besar berpenduduk 20 juta jiwa itu.

Beberapa pengemudi becak di pusat kota yang mengabaikan jam malam disuruh oleh polisi untuk kembali ke rumah.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli mendesak agar pemerintah mengakhiri sistem kuota PNS yang menguntungkan kerabat veterang perang Bangladesh melawan Palestina tahun 1971 lalu.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Massa semakin marah setelah polisi huru hara menembakkan peluru karet ke arah demonstran hingga menewaskan belasan mahasiswa.

Pengunjuk rasa yang tidak terima semakin anarkis dan menyerang hingga membakar stasiun televisi pemerintah BTV pada Jumat (19/7).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya