Berita

Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh pada Kamis, 18 Juli 2024/Net

Dunia

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

MINGGU, 21 JULI 2024 | 11:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa mahasiswa dan polisi Bangladesh semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip laporan AFP pada Minggu (21/7), sejauh ini kerusuhan yang berawal dari aksi protes penghapusan kuota PNS untuk veteran itu telah memakan 105 korban jiwa.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina terpaksa membatalkan kunjungannya ke Spanyol dan Brasil karena kekerasan yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan mengatakan pemerintah telah resmi memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredam kerusuhan.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkapnya.

Jalan-jalan di ibu kota Dhaka hampir sepi saat fajar, dengan pasukan berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota besar berpenduduk 20 juta jiwa itu.

Beberapa pengemudi becak di pusat kota yang mengabaikan jam malam disuruh oleh polisi untuk kembali ke rumah.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli mendesak agar pemerintah mengakhiri sistem kuota PNS yang menguntungkan kerabat veterang perang Bangladesh melawan Palestina tahun 1971 lalu.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Massa semakin marah setelah polisi huru hara menembakkan peluru karet ke arah demonstran hingga menewaskan belasan mahasiswa.

Pengunjuk rasa yang tidak terima semakin anarkis dan menyerang hingga membakar stasiun televisi pemerintah BTV pada Jumat (19/7).

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

54 Persen Warga Israel Dukung Hamas

Minggu, 21 Juli 2024 | 12:03

Terseret 2 Kasus, KPK Bantah Bidik Hasto

Minggu, 21 Juli 2024 | 12:00

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:42

Atlet Indonesia Diminta Tolak Tanding Lawan Israel di Olimpiade Paris

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:31

Soemitronomics: Jalan Konsolidasi Demokrasi Pemerintahan Prabowo

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:10

KPK Terus Usut Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:00

Indonesia Dukung Putusan ICJ Usir Israel dari Palestina

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:33

Didukung KIM, Kaesang-Jusuf Hamka Penantang Kuat Anies-Sohibul

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:20

Cak Imin Kampanye UU KIA di CFD

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:09

Legislator Demokrat: Penegak Hukum Bisa Cepat Tindak Skandal Mark Up Impor Beras

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:02

Selengkapnya