Berita

Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh pada Kamis, 18 Juli 2024/Net

Dunia

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

MINGGU, 21 JULI 2024 | 11:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa mahasiswa dan polisi Bangladesh semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip laporan AFP pada Minggu (21/7), sejauh ini kerusuhan yang berawal dari aksi protes penghapusan kuota PNS untuk veteran itu telah memakan 105 korban jiwa.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina terpaksa membatalkan kunjungannya ke Spanyol dan Brasil karena kekerasan yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan mengatakan pemerintah telah resmi memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredam kerusuhan.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkapnya.

Jalan-jalan di ibu kota Dhaka hampir sepi saat fajar, dengan pasukan berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota besar berpenduduk 20 juta jiwa itu.

Beberapa pengemudi becak di pusat kota yang mengabaikan jam malam disuruh oleh polisi untuk kembali ke rumah.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli mendesak agar pemerintah mengakhiri sistem kuota PNS yang menguntungkan kerabat veterang perang Bangladesh melawan Palestina tahun 1971 lalu.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Massa semakin marah setelah polisi huru hara menembakkan peluru karet ke arah demonstran hingga menewaskan belasan mahasiswa.

Pengunjuk rasa yang tidak terima semakin anarkis dan menyerang hingga membakar stasiun televisi pemerintah BTV pada Jumat (19/7).

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya