Berita

Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh pada Kamis, 18 Juli 2024/Net

Dunia

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

MINGGU, 21 JULI 2024 | 11:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa mahasiswa dan polisi Bangladesh semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip laporan AFP pada Minggu (21/7), sejauh ini kerusuhan yang berawal dari aksi protes penghapusan kuota PNS untuk veteran itu telah memakan 105 korban jiwa.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina terpaksa membatalkan kunjungannya ke Spanyol dan Brasil karena kekerasan yang semakin tidak terkendali.


Sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan mengatakan pemerintah telah resmi memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredam kerusuhan.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkapnya.

Jalan-jalan di ibu kota Dhaka hampir sepi saat fajar, dengan pasukan berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota besar berpenduduk 20 juta jiwa itu.

Beberapa pengemudi becak di pusat kota yang mengabaikan jam malam disuruh oleh polisi untuk kembali ke rumah.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli mendesak agar pemerintah mengakhiri sistem kuota PNS yang menguntungkan kerabat veterang perang Bangladesh melawan Palestina tahun 1971 lalu.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Massa semakin marah setelah polisi huru hara menembakkan peluru karet ke arah demonstran hingga menewaskan belasan mahasiswa.

Pengunjuk rasa yang tidak terima semakin anarkis dan menyerang hingga membakar stasiun televisi pemerintah BTV pada Jumat (19/7).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya