Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) Natalius Pigai/RMOL
Kunjungan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel merupakan tindakan yang melampaui urusan Indonesia sebagai negara.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam acara Talk Show Dua Sisi TV One bertajuk "Kader NU Temui Presiden Israel Ada Apa", yang disirkan secara langsung pada Kamis malam (18/7).
"Itulah yang saya sampaikan, kadang-kadang komunitas muslim di Indonesia itu melampaui urusan negara, yaitu urusan politik dan urusan pertahanan," ujar dia dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL melalui siaran ulang pada Jumat (19/7).
Dia mengungkapkan, fungsi dari kelembagaan NU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia adalah memperjuangkan perdamaian Palestina.
"Sebenarnya kalau dia fokus pada ukhuwah islamiyah dan insaniyah dalam konteks human rights, humanitarian intervension saja, maka saya pikir dapat mendukungan positif tidak hanya di Indonesia bahkan sampai dunia internasional," kata Pigai.
Namun, ketika mengetahui tujuan dari kunjungan lima kader NU itu untuk menormalisasi hubungan Israel Indonesia yang sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik, Pigai memandang perlu dicek kembali maksud awal menemui Presiden Israel.
"Itu (tujuan kedatangan ke Israel) disampaikann setelah pertemuan. Tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya, sehingga ruang lingkup itu menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu," kata Pigai.
Sebagai mantan Komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pigai memandang penderitaan tidak hanya dirasakan rakyat Palestina, tapi juga rakyat Israel. Sehingga dia mengira ada maksud perdamaian yang dibawa 5 kader NU untuk Palestina dan Israel.
"Andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang bahkan penderitaan yang dialami Israel yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas," kata Pigai.
"Dan penderitaan yang dialami oleh Palestina itu tidak sekadar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan juga mengalami hal yang sama," sambung Pigai.
Oleh karena itu, dia menganggap porsi kelompok-kelompok muslim di Indonesia termasuk NU seharusnya mengedepankan persoalan humanitarian intervension, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik.
"Cukup ambil porsi soal keadilan, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat," demikian Pigai.
