Lewat PMO 724, KKP Jamin Transparansi Kebijakan BBL

Dalam upaya meningkatkan transparansi kebijakan lobster di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membentuk Project Management Office (PMO) 724 guna mengawal proses pembenahan pengelolaan benih bening lobster (BBL) dari hulu sampai dengan hilir.

"PMO ini ingin membangun ekosistem BBL, dalam hal ini benih lobster menjadi komoditas unggulan tanah air kita," kata Asisten Khusus Menteri KP Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, di kantor KKP, Jakarta, Kamis (18/7).

PMO 724 ini dapat diakses melalui situs web www.kkp.go.id. Dalam fitur PMO 724 ini berisikan segala informasi mengenai pengolahan BBL.

"Bisa update data rutin, mulai dari sebaran sentra produksi budidaya, data monitoring penggagalan penyelundupan BBL, hingga angka potensi kerugian negara," jelasnya.

"Kita sudah punya data riil PNBP sejak Permen KP Nomor 7/2024 diberlakukan. PNBP ini memang tidak seperti yang digembar-gemborkan orang, besarnya ekspor (BBL), angkanya kecil, ini menunjukkan tujuan keberlanjutan kita, yakni budidaya," jelas Doni.

Doni mengajak seluruh stakeholder untuk bersama mengawasi pengelolaan BBL ini demi berjalannya transparansi dan penguatan penegakan hukum.

"Kita terbuka dan transparan terus dengan data ter-update terus," pungkasnya.