Berita

Ilustrasi/Net

Politik

SP Wanti-wanti Dinasti Atut Hambat Perubahan dan Kemajuan Masyarakat Banten

SELASA, 16 JULI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Banyaknya keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang ikut maju sebagai calon kepala daerah menjadi penghambat perubahan dan kemajuan masyarakat Banten.

Menurut Direktur Eksekutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy, Satyo Purwanto (SP), Pilkada 2024 idealnya merupakan pintu gerbang perubahan nasib yang lebih baik untuk masyarakat Banten.

“Namun karena munculnya nama Calon Gubernur yang identik dengan keberlangsungan dinasti di Banten menjadi sinyal gelap bagi lahirnya perubahan di negeri para jawara tersebut,” kata Satyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/7).


Realitas partai politik yang cenderung sangat pragmatis dalam menentukan bakal calon pemimpin daerah memberikan peluang besar dinasti Atut ikut berlaga.

Parpol, kata Satyo, lebih sering tidak memikirkan nasib dan masa depan masyarakat. Bahkan selalu berjudi dengan kekuatan elektoral dengan hanya mengendorse calon-calon tidak layak, tidak kompeten dan cacat moral.

“Banten negeri para jawara namun sayang dikuasai segelintir dinasti yang sudah layu dan hidup dari glorifikasi omong kosong dan terus menerus berupaya menghegemoni sehingga KKN subur hingga saat ini,” sesal Satyo.

Oleh karenanya, Satyo berharap para pejuang kedaulatan rakyat Banten yang selama ini berstatus "silent majority" dapat mendobrak kebuntuan dan sekrup-sekrup dinasti omong kosong di Banten.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya