Berita

Ilustrasi Pak Ogah/Ist

Nusantara

Mulai Agustus, Pak Ogah hingga Pengamen di Jakarta akan Diadili

JUMAT, 12 JULI 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Satpol PP DKI Jakarta berkomitmen untuk menertibkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti Pak Ogah, pengamen, pengemis dan sebagainya.

Tidak hanya ditertibkan, Satpol PP akan membawa mereka ke Pengadilan Negeri untuk menjalani Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan ancaman kurungan 90 hari atau denda maksimal Rp30 juta.

Kepala Satpol PP DKI  Jakarta Arifin mengatakan, operasi ini digelar karena tingginya laporan gangguan ketertiban umum dari masyarakat melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki).


Total laporan yang disampaikan masyarakat lewat aplikasi itu bisa mencapai 2.000 laporan per hari.

"Sanksi Tipiring ini mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Aturan itu menjelaskan larangan adanya Pak Ogah, pangamen, pengemis dan PPKS lainnya yang mengganggu ketertiban umum," kata Arifin dikutip Jumat (12/7).

Arifin mencontohkan seperti larangan Pak Ogah yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1. Klausul itu menjelaskan bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

"Dalam Pasal 61, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tadi di Pasal 7 ayat 1, itu dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau pidana denda paling banyak Rp30 juta," kata Arifin.

Menurut Arifin, ada 282 lokasi yang akan dilakukan razia PPKS di lima kota wilayah  Jakarta. Rinciannya, Jakarta Pusat ada 54 lokasi, Jakarta Utara 35 lokasi, Jakarta Barat 54 lokasi, Jakarta Selatan 52 lokasi dan Jakarta Timur 87 lokasi.

Meski demikian, kata dia, sanksi tegas ini baru akan diberlakukan mulai awal Agustus 2024. Hingga akhir Juli 2024 nanti, pihaknya akan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama PPKS agar tidak melakukan hal itu lagi di  Jakarta.

"Kegiatan pengawasan di lapangan tetap dilakukan, setelah bulan Juli maka masuk bulan Agustus dan kami sudah berkoordinasi dengan Pengadilan baik Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, termasuk Polda Metro Jaya. Mereka yang melanggar-melanggar ini akan dibawa ke ranah Tipiring," kata Arifin.

Meski pengenaan Tipiring ini akan masif pada Agustus 2024, pihaknya akan tetap melakukan penjangkauan dan pembinaan terhadap mereka-mereka melakukan pelanggaran Perda Ketertiban Umum ini.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya