Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

Heran Hasyim Asyari Asusila, Mahfud: Berani Bohongi Istri Berarti juga ke Rakyat

RABU, 10 JULI 2024 | 10:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tak habis pikir mendengar pemecatan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena asusila.

Hal tersebut dia sampaikan melalui sebuah podcast di kanal Youtube pribadinya dengan judul "Terus Terang Mahfud Kasus Asusila Ketua KPU dan Kemungkinan Ancaman Pidana", tayang pada Rabu (10//7).

Mahfud tak habis pikir Hasyim Asyari benar-benar terbukti melakukan pelanggaran etik berupa tindakan asusila, kepada perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CAT.


"Seperti halnya rakyat Indonesia pada umumnya, tentu sangat sedih dan malu mendengar itu," ujar Mahfud sembari menggelengkan kepala.

Dia mencatat, pelanggaran kode etik ketua lembaga negara sudah terjadi dua kali, meskipun dalam bentuk yang berbeda.   

Di mana, Hasyim melanggar kode etik karena asusila, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melanggar etik karena terbukti membuka peluang pihak luar untuk mengintervensi putusan uji materiil aturan batas usia capres-cawapres.

"Sudah ada dua ketua lembaga negara yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Ini bukan lagi masalah yang sederhana," sambungnya.

Lebih dari itu, terkait kasus Hasyim, Mahfud menganggap sebagai suatu perbuatan yang tidak biasa, karena terkait dengan perzinahan dan dilakukan tidak hanya satu kali.

"Karena menyangkut perzinahan yang perzinahannya itu yang berkelanjutan dan berulang. Kan kalau dibaca mulai dari wanita emas. Berkali-kali (dilakukan) sebelumnya (sudah terjadi)," tambahnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua MK itu memandang kejadian Hasyim sepatutnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak di institusi negara maupun masyarakat Indonesia secara umum.

"Itu juga sebenarnya menjadi konsen kita, kalau kita memilih pemimpin itu hendaknya mereka yang punya moralitas dan etika yang tinggi," tuturnya.

"Karena kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman sekerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia," demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya