Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7)/RMOL

Bisnis

Sri Mulyani Siap Gelontorkan Duit untuk Kegiatan Nasional Penting

SELASA, 09 JULI 2024 | 17:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana membuka blokir anggaran kementerian/lembaga atau automatic adjustment sebesar Rp50,14 triliun untuk kegiatan nasional yang bersifat sangat penting.

Sri Mulyani mengatakan bahwa selama ini pada semester I APBN 2024 automatic adjustment digunakan sebagai suatu anggaran cadangan dan akan dibuka jika ada hal yang mendesak dan penting.

"Bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," kata Sri Mulyani usai rapat kesimpulan bersama Badan Anggaran DPR di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).


Dia menambahkan bahwa anggaran darurat itu harus disalurkan ke kegiatan yang sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi keuangan.

"Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.

Menteri dua periode ini mengatakan catatan mengenai automatic adjustment yang akan dilakukan relaksasi tetap dilakukan secara selektif.

"Dan tentu melihat kondisi keuangan negara saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara dalam pengelola keuangan negara," tutupnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Kementerian Lembaga (K/L) di tahun 2024 mencapai Rp50,14 triliun.

Hal itu berdasarkan surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Nomor S-1082/MK.02/2023. Dalam hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya