Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7)/RMOL
Panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Pengawasan Haji 2024 yang baru saja disahkan. Pansus akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut sengkarut pelaksanaan haji 2024.
Sebab, ada berbagai alasan kenapa akhirnya Pansus Angket Pengawasan Haji bergulir.
Mulai dari penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU), hingga adanya ketidaksesuaian antara kesimpulan hasil rapat Panja Komisi VIII dengan kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang (KPK) juga akan dilibatkan,” kata Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7).
Namun begitu, Awiek menyatakan bahwa semua usulan dari fraksi-fraksi di DPR yang masuk keanggotaan Pansus Angket Haji 2024 akan diakomodir.
“Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung,” tutur Sekretaris Fraksi PPP ini.
Mengenai adanya tudingan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 politis, Awiek menegaskan bahwa DPR sejatinya adalah lembaga politik. Namun, pembentukan Pansus Angket Haji tidak lain untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan haji di Tanah Air.
“Ya memang politik. Karena DPR adalah lembaga politik. Kalau angket dinilai syarat politis itu hal yang wajar. Karena langkah panitia angket itu adalah langkah politik yang dilakukan lembaga politik. Tentunya politik kebijakan haji yang akan datang itu lebih baik dari yang ada hari ini,” pungkasnya.
