Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Kena Semprot soal Business Confidence Indonesia Rendah

SENIN, 08 JULI 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kepercayaan diri dalam berbisnis di Indonesia sangat rendah daripada negara-negara tetangga yang memiliki grade yang sama atau negara peers.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ketika rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tentang realisasi Semester I APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

“Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah


Dia mengurai interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 poin, sedangkan Vietnam interest rate-nya 4,5 persen dan business confidence 54 poin.

Sementara Indonesia interest rate-nya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 poin, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers?” tanya Said Abdullah kepada pemerintah dalam rapat.

Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit dan Indonesia yang belum bisa move on dari problem struktural menjadi biang kerok belum mampunya Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll),” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kepercayaan diri Indonesia di pasar dunia sangat baik untuk pemerintah, dalam mengelola kebijakan makro.

"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” demikian Said Abdullah.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya