Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Kena Semprot soal Business Confidence Indonesia Rendah

SENIN, 08 JULI 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kepercayaan diri dalam berbisnis di Indonesia sangat rendah daripada negara-negara tetangga yang memiliki grade yang sama atau negara peers.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ketika rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tentang realisasi Semester I APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

“Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah


Dia mengurai interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 poin, sedangkan Vietnam interest rate-nya 4,5 persen dan business confidence 54 poin.

Sementara Indonesia interest rate-nya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 poin, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers?” tanya Said Abdullah kepada pemerintah dalam rapat.

Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit dan Indonesia yang belum bisa move on dari problem struktural menjadi biang kerok belum mampunya Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll),” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kepercayaan diri Indonesia di pasar dunia sangat baik untuk pemerintah, dalam mengelola kebijakan makro.

"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” demikian Said Abdullah.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya