Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Kena Semprot soal Business Confidence Indonesia Rendah

SENIN, 08 JULI 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kepercayaan diri dalam berbisnis di Indonesia sangat rendah daripada negara-negara tetangga yang memiliki grade yang sama atau negara peers.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ketika rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tentang realisasi Semester I APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

“Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah


Dia mengurai interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 poin, sedangkan Vietnam interest rate-nya 4,5 persen dan business confidence 54 poin.

Sementara Indonesia interest rate-nya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 poin, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers?” tanya Said Abdullah kepada pemerintah dalam rapat.

Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit dan Indonesia yang belum bisa move on dari problem struktural menjadi biang kerok belum mampunya Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll),” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kepercayaan diri Indonesia di pasar dunia sangat baik untuk pemerintah, dalam mengelola kebijakan makro.

"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” demikian Said Abdullah.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya