Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Kena Semprot soal Business Confidence Indonesia Rendah

SENIN, 08 JULI 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kepercayaan diri dalam berbisnis di Indonesia sangat rendah daripada negara-negara tetangga yang memiliki grade yang sama atau negara peers.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ketika rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tentang realisasi Semester I APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

“Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah

Dia mengurai interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 poin, sedangkan Vietnam interest rate-nya 4,5 persen dan business confidence 54 poin.

Sementara Indonesia interest rate-nya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 poin, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers?” tanya Said Abdullah kepada pemerintah dalam rapat.

Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit dan Indonesia yang belum bisa move on dari problem struktural menjadi biang kerok belum mampunya Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll),” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kepercayaan diri Indonesia di pasar dunia sangat baik untuk pemerintah, dalam mengelola kebijakan makro.

"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” demikian Said Abdullah.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya