Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Kena Semprot soal Business Confidence Indonesia Rendah

SENIN, 08 JULI 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kepercayaan diri dalam berbisnis di Indonesia sangat rendah daripada negara-negara tetangga yang memiliki grade yang sama atau negara peers.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ketika rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tentang realisasi Semester I APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

“Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah

Dia mengurai interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 poin, sedangkan Vietnam interest rate-nya 4,5 persen dan business confidence 54 poin.

Sementara Indonesia interest rate-nya mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 poin, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers?” tanya Said Abdullah kepada pemerintah dalam rapat.

Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit dan Indonesia yang belum bisa move on dari problem struktural menjadi biang kerok belum mampunya Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll),” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kepercayaan diri Indonesia di pasar dunia sangat baik untuk pemerintah, dalam mengelola kebijakan makro.

"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” demikian Said Abdullah.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

Andil Besar BPS dalam Pengoplosan LPG

Sabtu, 15 Februari 2025 | 10:11

UPDATE

KPK Sita Bangunan dan Uang Belasan Miliar di Kasus Korupsi BPR Bank Jepara Artha

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:24

KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:21

Gegara eFishery, SoftBank dan Temasek Rugi Besar, 90 Persen Modal Investor Terancam Hilang

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:14

Hormati Proses Hukum Kejagung, Pertamina Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:07

MK Anulir Sejumlah Cakada, Komisi II DPR Minta DKPP Periksa KPU-Bawaslu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:06

Dirut Pertamina Raih Penghargaan Green Leadership Utama

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:00

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Kongres Partai Demokrat

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:50

MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, Berikut Daftarnya

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:46

Jelang Ramadan Harga Bapok Merangkak Naik, Cabai Rawit Meroket Rp81.700 per Kilogram

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:39

Survei Median: Sebagian Besar Publik Yakin Penahanan Hasto Tindakan Hukum Murni

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:37

Selengkapnya