Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net
Nilai tukar (kurs) rupiah di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditargetkan akan bertengger di bawah Rp16 ribu per Dolar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kurs rupiah di era pemerintahan presiden baru itu telah dirancang Rp15.300 hingga Rp15.900 per Dolar AS di tahun pertama pemerintahan, yang didasarkan atas kondisi ekonomi dunia maupun domestik.
“Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-(di bawah) Rp16.000,” kata Sri Mulyani pada akhir Mei lalu.
Adapun keputusan itu sendiri telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Badan Anggaran DPR RI.
Mengutip catatan dokumen Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah telah menyetujui kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.300-15.900 tahun depan.
"Kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan peluang dan risiko yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024 dan 2025," dikutip dari dokumen kesepakatan Panja Asumsi Dasar RAPBN 2025, Senin (8/7).
Keputusan itu didasarkan atas faktor internal dan eksternal, di mana pemerintah dan DPR menyoroti ketidakpastian perubahan kebijakan moneter bank sentral AS, kondisi geopolitik global, hingga pelemahan kinerja ekonomi global mitra dagang utama Indonesia yang disebut dapat menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tekanan terhadap pergerakan Rupiah.
"Meskipun kondisi fundamental ekonomi dalam negeri relatif baik, meningkatnya dolar indeks akibat berbagai faktor tersebut memberikan tekanan pada pergerakan nilai tukar Rupiah," tulis Panja Asumsi Dasar.
Namun, pemerintah dan DPR masih menilai bahwa rupiah akan kembali menguat pada tahun depan karena terbentuknya pemerintahan baru pasca Pemilu di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Dikatakan para wakil rakyat, kondisi tersebut diprediksi dapat mengurangi faktor ketidakpastian, sehingga mendorong aktivitas investasi dari yang selama ini investor cenderung menahan keputusannya atau
wait and see.
"Stance kebijakan moneter di negara-negara maju juga diperkirakan sudah mulai menuju longgar sehingga akan mengurangi tekanan di pasar keuangan," ungkap Panja.
Sementara dari sisi domestik, prospek ekonomi nasional dianggap masih kuat, yang disertai dengan berbagai langkah perbaikan kinerja sektor riil dan industri, yang akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung hingga meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat mendorong masuknya devisa.
"Inflasi yang tetap terjaga rendah juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter untuk turut mendukung kinerja sektor riil," tulis Panja yang dipimpin Ketua Banggar Said Abdullah dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.
