Krakatau Steel Merugi karena Faktor Menteri BUMN

Meruginya PT Krakatau Steel (Kras) merupakan tanggung jawab Menteri BUMN, Erick Thohir.

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengatakan, permasalahan meruginya Krakatau Steel merupakan masalah pemerintah.

"Masalah semua, direksi, menteri BUMN, dan juga menteri keuangan dan perdagangan (terkait tarif dan perdagangan internasional)," tegas Anthony, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (7/7).

Kinerja PT Krakatau Steel Tbk masih terpuruk. Emiten baja itu terus terbebani utang, karena pendapatan perseroan yang anjlok.

Berdasar laporan keuangan perusahaan kuartal I-2024, pendapatan Kras merosot 66,4 persen menjadi 231,79 juta Dolar AS atau setara Rp3,79 triliun.

Rugi periode berjalan alias rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga membengkak hampir 60 persen, menjadi Rp462,58 miliar, dari sebelumnya 18,27 juta Dolar AS pada tiga bulan pertama tahun lalu.

Sepanjang 2023, Kras mencatatkan rugi bersih sebesar 130,21 juta Dolar AS, padahal setahun sebelumnya emiten BUMN itu masih bisa meraup laba bersih senilai 19,47 juta Dolar AS.

Berdasar laporan keuangan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI), total pendapatan Kras untuk Tahun Buku 2023 hanya 1,45 miliar Dolar AS atau anjlok 35,27 persen dibanding setahun sebelumnya yang mencapai 2,24 miliar Dolar AS.

Dari sisi utang, per Maret 2024, Kras membukukan liabilitas sebesar 2,33 miliar Dolar AS, di mana terdapat pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 1,36 miliar Dolar AS atau setara Rp21,5 triliun.