Aset negara per 31 Desember 2023 atau menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden joko Widodo adalah sebesar Rp13.072,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan aset tersebut naik sekitar 6,06 persen dari catatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun, berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.
“Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp13.072,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7).
Posisi kewajiban pemerintah pada akhir 2023, kata Sri Mulyani adalah sebesar Rp9.536,7 triliun.
Angka ini naik 6,91 persen dibandingkan dengan posisi pada akhir 2022 sebesar Rp8.920,56 triliun.
Selanjutnya, posisi ekuitas hingga akhir 2023 adalah sebesar Rp3.536,1 triliun, naik 3,85 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.404,89 triliun. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan.
“Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas,” kata Sri Mulyani.
Pendapatan operasional tercatat sebesar Rp3.083,2 triliun dan beban operasional sebesar Rp3.111,7 triliun. Dengan demikian, defisit dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp28,4 triliun.
Surplus dari kegiatan non-operasional tercatat sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk surplus laporan operasional tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.
Sri Mulyani mengatakan surplus laporan operasional tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015.
Pemerintah mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp445,8 triliun, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp88,7 triliun.
“Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan investasi terutama dalam rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.
