Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati/RMOLSumsel
Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMAN di Kota Palembang dan Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian serius pihak DPRD setempat.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, menilai Pemerintah Provinsi maupun Kota belum siap melaksanakan PPDB. Sehingga, proses penerimaan siswa baru di berbagai wilayah masih menimbulkan masalah.
“Artinya infrastruktur, sosialisasi, ini belum disampaikan. Namun kalau boleh saya bicara sebagai Ketua DPRD Sumsel, PPDB ini harus dievaluasi. Karena penerimaan siswa ini ada empat, zonasi, afirmasi, prestasi, dan untuk kepindahan orangtua itu, zonasi belum tentu di satu daerah itu ada sekolah negeri yang ingin mereka daftar, itu menjadi kendala,” tutur politikus Partai Golkar ini, dikutip
RMOLSumsel,Rabu (3/7).
Karena itu, menurutnya, sebaiknya penerimaan siswa SMA dikembalikan ke sistem tes laiknya seleksi CPNS untuk mencegah terjadinya kecurangan.
"CAT itu bisa online dan langsung bisa diterima dan masyarakat bisa paham, menerima dengan hasil yang sesuai dengan kemampuan anak-anak itu. Ini sekarang jalur afirmasi ada prasangka yang masuk itu tidak sesuai kriteria, afirmasi kan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Maupun dari prestasi katanya itu bisa dimainkan, begitu juga zonasi ada rumah jaraknya di bawah 1 km tidak diterima, tapi ada yang rumahnya 2 km malah diterima, nah yang tahu itu kan panitia,” paparnya.
Dia berharap jangan sampai setiap PPDB selalu bermasalah dan mempersulit para peserta didik mendapatkan sekolah untuk belajar.
Dengan mengubah sistem penerimaan, seperti CAT, masyarakat dinilai dapat menerima apapun hasil akhir dari seleksi.
“Sistem ini yang harus diubah, agar masyarakat juga bisa menerimanya secara adil, keadilan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar sekolah membatasi untuk membuat ruang kelas baru. Sebab, bila sekolah favorit membuat ruang kelas baru otomatis mengurangi jatah sekolah lain apalagi swasta.
“Saya ke OKI ada satu SMP swasta yang sekarang ini muridnya tinggal 16 orang karena tergerus oleh sekolah-sekolah yang menambah kelas baru, ini kan pemerataan dan keadilan harus dijaga,” tandasnya.
