Berita

Pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita/RMOL

Politik

Pendiri Nasdem Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dana Kementan ke Green House Surya Paloh

RABU, 03 JULI 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menindaklanjuti fakta sidang soal dugaan aliran uang dari Kementerian Pertanian ke green house milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kepulauan Seribu.

Permintaan itu disampaikan pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (3/7).

"Saya Datang ke KPK, menindaklanjuti fakta persidangan yang ditemukan di sidang Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Kisman.


"Di sana bunyi bahwa, ada uang dana dari Kementan yang mengalir ke green house Pulau Balige di Kepulauan Seribu, yang diduga milik Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh," imbuhnya.

Kedatangannya di KPK ini, kata Kisman, dirinya meminta agar KPK memproses dengan cepat soal dugaan aliran dana tersebut.

"Hasilnya cuma dua. Kalau tidak benar dana itu mengalir ke Pulaunya Pak Surya Paloh ke Pulau Balige, maka fitnah dan wasangka berakhir. Tapi kalau benar, maka ya sebagai konsekuensi dari prinsip equality before the law, KPK lanjutkan saja pemeriksaannya," terang Kisman.

Namun demikian, Kisman berharap agar Surya Paloh tidak terlibat seperti apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian.

"Sebagai pendiri Partai Nasdem, saya berharap Pak Surya Paloh tidak terlibat. Masa sih cuma duit puluhan miliar Pak Surya Paloh harus bisa tergoda dengan kayak begituan," tutur Kisman.

Kisman mengaku, dirinya mendapatkan informasi bahwa aliran dana Kementan ke green house milik Surya Paloh itu mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya persisnya tidak tahu, tapi puluhan miliar. Katanya sih di bawah ratusan miliar. Ya berarti mungkin di atas 50-an," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya