Berita

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi/Ist

Nusantara

Mantan Wawali Jakpus Kritik Heru soal Pengelolaan Aset Carut Marut

RABU, 03 JULI 2024 | 09:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai tidak tegas dalam pengelolaan aset Pemprov DKI yang masih carut marut.

Demikian pandangan mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi dalam keterangannya, Rabu (3/7).

"Heru sangat lemah dalam pengelolaan aset Pemprov DKI. Harusnya Heru tegas dalam menata aset, terutama terkait pencatatan dan pengawasannya," kata Irwandi.


Irwandi mendorong Heru agar turun tangan merebut kembali aset milik DKI. Karena banyak oknum yang menyewakan lahan milik DKI sebagai tempat usaha.

Menurut Irwandi, Heru yang pernah memegang jabatan kepala Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) semestinya sangat paham soal pengelolaan aset.

"Namun faktanya sekarang banyak aset Pemprov DKI yang diduduki mafia tanah," kata politikus PAN ini.

Irwandi turut menyoroti raibnya 36 bus Transjakarta yang merupakan barang milik daerah (BMD) ketika diletakkan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur.

"Aneh, aset sebanyak itu bisa hilang tak jelas rimbanya," kata Irwandi yang juga praktisi hukum dari Firma Hukum Kurniasih ini.

Hal lain yang disoal Irwandi adalah kasus penjarahan aset di klaster C Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

"Sayangnya pengelola rusun melakukan pembiaran dan Inspektorat tidak mampu berbuat apa-apa," sesal Irwandi.

Irwandi mendorong Heru agar bertindak tegas menuntaskan semua masalah dari warisan gubenur sebelumnya.

"Heru harus bersih-bersih, kalau perlu melibatkan pihak kepolisian untuk menimbulkan efek jera agar aset Pemprov  DKI tidak menjadi bancakan," demikian Irwandi.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya