Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengesahkan perubahan ketentuan batas usia calon kepala daerah (cakada). Pada intinya, ketentuan yang baru memundurkan hitungan genap usia cakada .
Berdasarkan salinan Peraturan KPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan mengenai syarat batas usia termaktub di dua pasal berbeda.
Pertama, termuat pada Pasal 14 ayat (2) huruf d yang berbunyi, "berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota".
Kemudian KPU membuat ketentuan tambahan yang termuat dalam Pasal 15 yang berbunyi, "Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
Aturan baru yang dibuat KPU dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang termuat dalam PKPU 9/2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Mengenai syarat batas usia pada beleid yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 itu, hanya diatur pada satu pasal. Yaitu, termaktub pada Pasal 4 ayat (1) huruf d.
Bunyi aturan batas usia minimum cakada terdahulu yakni, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon apabila berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon".
Dengan membandingkan dua PKPU di atas, maka dari segi ketentuan menghitung usia genap 30 dan 25 tahun cakada adalah dimundurkan.
