Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni/Ist
Lumpuhnya server Pusat Data Nasional (PDN) akibat diretas, disayangkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Terlebih peretas meminta tebusan fantastis, 8 juta Dolar AS atau Rp 131 miliar.
Sebab itu Sahroni mendesak pihak berwenang memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN. Dia mengaku geram, karena anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar ternyata tak membuat PDN aman dari peretasan.
"Patut diduga, ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, mulai menyelidiki dugaan itu,” kata Sahroni, lewat keterangan resmi di Jakarta, Minggu (30/6).
Legislator Nasdem itu mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal mereka sudah didukung anggaran sangat besar.
"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya masih mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan? Kan tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" dia balik bertanya.
Sahroni menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan.
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan, tanpa ada perbaikan,” tegasnya.
Informasi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp4,9 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp1,6 triliun dan pemeliharaan data center nasional yang mencapai Rp700 miliar.
