China mengecam imbauan pemerintah Taiwan agar warganya tidak pergi ke Beijing, menyusul disahkannya pedoman aturan baru yang kontroversial.
Pemerintah China baru-baru ini menyepakati pedoman hukum pidana bagi pendukung kemerdekaan Taiwan, termasuk hukuman mati untuk kasus-kasus yang sangat serius, seperti pendukung fanatik.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Taiwan mendesak warganya agar menghindari bepergian ke China maupun Hong Kong.
Peringatan itu dinaikkan ke tingkat oranye, atau berarti imbauan yang sangat mendesak agar warga Taiwan mengikutinya.
Juru bicara sebuah badan China, Zhu Fenglian menjelaskan bahwa aturan terbaru hanya berlaku pada sejumlah kecil orang-orang Taiwan pendukung kemerdekaan.
Oleh itu, Fenglian berusaha meyakinkan rakyat Taiwan agar tidak ragu berkunjung ke China karena keamanan akan dijamin.
“Sebagian besar warga Taiwan yang terlibat dalam pertukaran dan kerja sama lintas selat tidak perlu merasa khawatir sedikitpun ketika mereka datang atau meninggalkan daratan China," tegasnya, seperti dimuat
AFP pada Sabtu (29/6).
China dan Taiwan terpecah setelah perang saudara yang berakhir pada tahun 1949.
Sejak itu, China berambisi mengakuisisi pulau demokrasi itu sebagai bagian dari wilayahnya.
Beijing belum melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan Taipei sejak tahun 2016, ketika Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) menjadi pemimpin Taiwan.
Mereka mencap pengganti Tsai, Presiden Lai Ching-te, sebagai separatis yang berbahaya karena menolak keras menyatukan diri dengan China.
