Karyawan dari perusahaan farmasi BUMN, PT Kimia Farma Tbk (KAEF), terancam menghadapi PHK massal, usai perusahaan pelat merah itu berencana menutup 5 dari 10 pabrik obatnya.
Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma, Hadi Kardoko, mengungkapkan ada kemungkinan PHK bagi sebagian karyawannya setelah rencana pengurangan pabrik.
Namun, ia mengaku belum dapat memastikan jumlah karyawan yang terancam terkena badai PHK tersebut, karena pihaknya saat ini masih menghitung dampak secara komprehensif.
"Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak betul terhadap rasionalisasi pegawai," ujarnya dalam paparan publik KAEF, di Jakarta, dikutip Kamis (27/6).
Meski demikian, Hadi memastikan pihaknya akan tetap memenuhi kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena PHK.
"Kimia Farma akan memperhatikan yang menjadi hak-hak dari karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu menjadi komitmen kami dalam hal ini," sambungnya.
Adapun tujuan utama dari pengurangan pabrik Kimia Farma itu dilakukan sebagai langkah efisiensi bisnis dengan merasionalisasi fasilitas produksi. Harapannya, kata Hadi, perusahaan dapat menghemat biaya dan melakukan reorientasi bisnis untuk penyehatan bisnisnya.
"Tentu langkah ini salah satu langkah dalam rangka, tiga tantangan yaitu reorentasi bisnis, restrukturisasi keuangan, dan efisiensi. Nah, salah satu cara kita melakukan efisiensi itu tentu kita melakukan rasionalisasi fasilitas produksi yang mana fasilitas produksi kita itu 10, kita akan rasionalisasi menjadi 5,"tuturnya.
Menurutnya, jumlah pabrik yang sedikit dapat menurunkan biaya operasional perusahaan, melihat adanya total biaya yang besar untuk setiap operasional pabrik.
Rencana penutupan pabrik sendiri itu diumumkan usai Kimia Farma membukukan rugi bersih sebesar Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2023. Kondisi itu salah satunya terjadi akibat adanya masalah operasional hingga dugaan fraud yang dilakukan anak usaha, yaitu Kimia Farma Apotek (KFA).
