Berita

Pria Yahudi ultra-Ortodoks bentrok dengan petugas polisi selama protes menentang wajib militer Israel di Bnei Brak, Israel/Net

Dunia

Israel Wajibkan Penganut Yahudi Ultra-Ortodoks Ikut Perang

RABU, 26 JUNI 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah perang yang sedang memanas di Jalur Gaza dan perbatasan utara dekat Lebanon, Mahkamah Agung Israel memutuskan mencabut hak pengecualian wajib militer bagi pria penganut Yahudi Ultra-Ortodoks.

Yahudi Ultra-Ortodoks merupakan salah satu dari beberapa kelompok dalam Yudaisme Ortodoks yang secara ketat menjalankan hukum agama Yahudi dan memisahkan diri dari masyarakat non-Yahudi serta dari orang Yahudi yang tidak mengikuti hukum agama seketat mereka.

Keputusan bulat dari pengadilan tersebut pada akhirnya mewajibkan pada pria Ultra-Ortodoks mengikuti pelatihan militer dan sewaktu-waktu bisa dikerahkan untuk berperang di garis depan.


"Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak adanya undang-undang khusus, undang-undang wajib militer berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk ultra-Ortodoks," ungkap keputusan tersebut, seperti dimuat Euro News pada Rabu (25/6).

Pencabutan hak istimewa tersebut akan berdampak pada koalisi PM Netanyahu di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang berpengaruh secara politik, yang merupakan bagian integral dari koalisi Netanyahu, menentang perubahan tersebut dan mungkin meninggalkan koalisi jika pengecualian tersebut berakhir, sehingga berpotensi menyebabkan pemerintahan runtuh.

Komunitas ultra-Ortodoks memandang studi agama penuh waktu sebagai kontribusi mereka kepada negara dan khawatir bahwa dinas militer dapat menyebabkan penyimpangan dari ketaatan beragama mereka yang ketat.

Komunitas ultra-Ortodoks dapat menyumbangkan sekitar 13.000 pria dalam usia wajib militer setiap tahunnya, yang berarti totalnya kurang dari 10 persen dari mereka yang saat ini terdaftar dalam wajib militer.

Selain wajib militer, Pengadilan juga memutuskan untuk mempertahankan penangguhan subsidi negara untuk tempat belajar bagi laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan tersebut bisa menyebabkan peningkatan ketegangan dalam koalisi dan menambah tekanan pada anggota parlemen dari para pemimpin agama dan konstituen mereka.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya