Berita

Pria Yahudi ultra-Ortodoks bentrok dengan petugas polisi selama protes menentang wajib militer Israel di Bnei Brak, Israel/Net

Dunia

Israel Wajibkan Penganut Yahudi Ultra-Ortodoks Ikut Perang

RABU, 26 JUNI 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah perang yang sedang memanas di Jalur Gaza dan perbatasan utara dekat Lebanon, Mahkamah Agung Israel memutuskan mencabut hak pengecualian wajib militer bagi pria penganut Yahudi Ultra-Ortodoks.

Yahudi Ultra-Ortodoks merupakan salah satu dari beberapa kelompok dalam Yudaisme Ortodoks yang secara ketat menjalankan hukum agama Yahudi dan memisahkan diri dari masyarakat non-Yahudi serta dari orang Yahudi yang tidak mengikuti hukum agama seketat mereka.

Keputusan bulat dari pengadilan tersebut pada akhirnya mewajibkan pada pria Ultra-Ortodoks mengikuti pelatihan militer dan sewaktu-waktu bisa dikerahkan untuk berperang di garis depan.


"Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak adanya undang-undang khusus, undang-undang wajib militer berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk ultra-Ortodoks," ungkap keputusan tersebut, seperti dimuat Euro News pada Rabu (25/6).

Pencabutan hak istimewa tersebut akan berdampak pada koalisi PM Netanyahu di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang berpengaruh secara politik, yang merupakan bagian integral dari koalisi Netanyahu, menentang perubahan tersebut dan mungkin meninggalkan koalisi jika pengecualian tersebut berakhir, sehingga berpotensi menyebabkan pemerintahan runtuh.

Komunitas ultra-Ortodoks memandang studi agama penuh waktu sebagai kontribusi mereka kepada negara dan khawatir bahwa dinas militer dapat menyebabkan penyimpangan dari ketaatan beragama mereka yang ketat.

Komunitas ultra-Ortodoks dapat menyumbangkan sekitar 13.000 pria dalam usia wajib militer setiap tahunnya, yang berarti totalnya kurang dari 10 persen dari mereka yang saat ini terdaftar dalam wajib militer.

Selain wajib militer, Pengadilan juga memutuskan untuk mempertahankan penangguhan subsidi negara untuk tempat belajar bagi laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan tersebut bisa menyebabkan peningkatan ketegangan dalam koalisi dan menambah tekanan pada anggota parlemen dari para pemimpin agama dan konstituen mereka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya