Berita

Pria Yahudi ultra-Ortodoks bentrok dengan petugas polisi selama protes menentang wajib militer Israel di Bnei Brak, Israel/Net

Dunia

Israel Wajibkan Penganut Yahudi Ultra-Ortodoks Ikut Perang

RABU, 26 JUNI 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah perang yang sedang memanas di Jalur Gaza dan perbatasan utara dekat Lebanon, Mahkamah Agung Israel memutuskan mencabut hak pengecualian wajib militer bagi pria penganut Yahudi Ultra-Ortodoks.

Yahudi Ultra-Ortodoks merupakan salah satu dari beberapa kelompok dalam Yudaisme Ortodoks yang secara ketat menjalankan hukum agama Yahudi dan memisahkan diri dari masyarakat non-Yahudi serta dari orang Yahudi yang tidak mengikuti hukum agama seketat mereka.

Keputusan bulat dari pengadilan tersebut pada akhirnya mewajibkan pada pria Ultra-Ortodoks mengikuti pelatihan militer dan sewaktu-waktu bisa dikerahkan untuk berperang di garis depan.


"Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak adanya undang-undang khusus, undang-undang wajib militer berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk ultra-Ortodoks," ungkap keputusan tersebut, seperti dimuat Euro News pada Rabu (25/6).

Pencabutan hak istimewa tersebut akan berdampak pada koalisi PM Netanyahu di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang berpengaruh secara politik, yang merupakan bagian integral dari koalisi Netanyahu, menentang perubahan tersebut dan mungkin meninggalkan koalisi jika pengecualian tersebut berakhir, sehingga berpotensi menyebabkan pemerintahan runtuh.

Komunitas ultra-Ortodoks memandang studi agama penuh waktu sebagai kontribusi mereka kepada negara dan khawatir bahwa dinas militer dapat menyebabkan penyimpangan dari ketaatan beragama mereka yang ketat.

Komunitas ultra-Ortodoks dapat menyumbangkan sekitar 13.000 pria dalam usia wajib militer setiap tahunnya, yang berarti totalnya kurang dari 10 persen dari mereka yang saat ini terdaftar dalam wajib militer.

Selain wajib militer, Pengadilan juga memutuskan untuk mempertahankan penangguhan subsidi negara untuk tempat belajar bagi laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan tersebut bisa menyebabkan peningkatan ketegangan dalam koalisi dan menambah tekanan pada anggota parlemen dari para pemimpin agama dan konstituen mereka.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya