Berita

Pria Yahudi ultra-Ortodoks bentrok dengan petugas polisi selama protes menentang wajib militer Israel di Bnei Brak, Israel/Net

Global

Israel Wajibkan Penganut Yahudi Ultra-Ortodoks Ikut Perang

RABU, 26 JUNI 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah perang yang sedang memanas di Jalur Gaza dan perbatasan utara dekat Lebanon, Mahkamah Agung Israel memutuskan mencabut hak pengecualian wajib militer bagi pria penganut Yahudi Ultra-Ortodoks.

Yahudi Ultra-Ortodoks merupakan salah satu dari beberapa kelompok dalam Yudaisme Ortodoks yang secara ketat menjalankan hukum agama Yahudi dan memisahkan diri dari masyarakat non-Yahudi serta dari orang Yahudi yang tidak mengikuti hukum agama seketat mereka.

Keputusan bulat dari pengadilan tersebut pada akhirnya mewajibkan pada pria Ultra-Ortodoks mengikuti pelatihan militer dan sewaktu-waktu bisa dikerahkan untuk berperang di garis depan.


"Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak adanya undang-undang khusus, undang-undang wajib militer berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk ultra-Ortodoks," ungkap keputusan tersebut, seperti dimuat Euro News pada Rabu (25/6).

Pencabutan hak istimewa tersebut akan berdampak pada koalisi PM Netanyahu di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang berpengaruh secara politik, yang merupakan bagian integral dari koalisi Netanyahu, menentang perubahan tersebut dan mungkin meninggalkan koalisi jika pengecualian tersebut berakhir, sehingga berpotensi menyebabkan pemerintahan runtuh.

Komunitas ultra-Ortodoks memandang studi agama penuh waktu sebagai kontribusi mereka kepada negara dan khawatir bahwa dinas militer dapat menyebabkan penyimpangan dari ketaatan beragama mereka yang ketat.

Komunitas ultra-Ortodoks dapat menyumbangkan sekitar 13.000 pria dalam usia wajib militer setiap tahunnya, yang berarti totalnya kurang dari 10 persen dari mereka yang saat ini terdaftar dalam wajib militer.

Selain wajib militer, Pengadilan juga memutuskan untuk mempertahankan penangguhan subsidi negara untuk tempat belajar bagi laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan tersebut bisa menyebabkan peningkatan ketegangan dalam koalisi dan menambah tekanan pada anggota parlemen dari para pemimpin agama dan konstituen mereka.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya