Ormas Keagamaan Harus Jaga Prinsip Transparansi dan Akuntabel dalam Mengelola Tambang

Seluruh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai pihak yang akan menerima izin maupun Kementerian ESDM sebagai pihak yang memberikan izin tambang diingatkan untuk selalu mendahulukan prinsip kehati-hatian dan kepatutan.

“Benar bahwa kebijakan ini adalah afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. Namun seperti ditegaskan dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 bahwa kesempatan untuk mengelola pertambangan ini diberikan dengan syarat yang ketat,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dalam pemaparannya, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (26/6).

"Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

Sekjen PAN ini juga mengingatkan kesiapan ormas keagamaan dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang. Hal ini penting untuk menjaga jangan sampai izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.  

“Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayah operasinya. Karena itu pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel,” paparnya.

Melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang profesional, Eddy berharap izin pertambangan bagi ormas keagamaan dapat membuka partisipasi masyarakat. Yaitu melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan oleh seluruh komunitas.

“Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” tutupnya.