Pushidrosal Pegang Peran Penting Pembangunan Maritim Nasional

Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut, sebagai bagian integral dari TNI AL, turut berperan penting dalam upaya kolektif menjaga kedaulatan, keamanan dan keselamatan di laut melalui dua peran sentralnya yaitu sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hidrografi dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia Tahun 2024 yang diselenggarakan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (25/6).

Kegiatan ini dihadiri oleh 605 peserta baik melalui tatap muka maupun daring dari berbagai Kementerian/Lembaga stakeholder maritim, perguruan tinggi, industri maritim hidrografi serta asosiasi maritim.

Rakornas Hidrografi Tahun 2024 yang mengangkat tema “Pentingnya Hidrografi Untuk Mendukung Pertahanan dan Pembangunan Maritim Nasional”.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pencapaian Pushidrosal baik pada bidang pertahanan, dukungan keselamatan navigasi, kerja sama hidrografi nasional dan internasional, dukungan untuk kepentingan publik di bidang maritim lainnya, serta mendapatkan masukan bagi transformasi organisasi Pushidrosal menuju lembaga hidrografi modern berkelas dunia.

KSAL dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Pushidrosal dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan kiprahnya di kancah Internasional melalui partisipasi aktifnya mewakili Pemerintah Indonesia di International Hydrographic Organization (IHO).

“Kegiatan kerja sama hidrografi di tataran internasional dilakukan melalui berbagai dialog dan pertemuan, working group hingga survei bersama. Salah satu pencapaian penting adalah keketuaan Pushidrosal pada komisi hidrografi regional untuk negara-negara Samudera Hindia Bagian Utara atau North Indian Ocean Hydrographic Commission pada tahun 2021 sampai 2023,” jelas Ali.

Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Keynote Speech dengan topik “Peran Hidrografi dalam Pembangunan Maritim Nasional” yang membahas tentang kewajiban internasional dalam penyediaan layanan hidrografi, total value hidrografi bagi ekonomi nasional Indonesia dan pentingnya hidrografi untuk safety of navigation dan beyond safety of navigation bagi pembangunan maritim nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas Hidrografi ini selain menghadirkan narasumber dari dalam Pushidrosal seperti Asopssurta, Aspamkersamtas dan Kadisgeomar dengan topik perspektif tanggapan “Capaian Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional”, juga menghadirkan narasumber dari luar seperti Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan perspektif tanggapan “Tantangan Hidrografi dalam Penataan Ruang Laut Indonesia”, dan Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas RI, dengan perspektif tanggapan “Akselerasi Survei Hidrografi untuk Pembangunan Maritim Nasional”.

Selain itu, hadir juga narasumber lainnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub RI Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, dengan perspektif tanggapan “Peran Hidrografi untuk Pelayaran dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional” serta Prof. Dr. rer.nar. Poerbandono., Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dan Kelompok Keahlian Hidrografi, dengan perspektif tanggapan “Bersama Membangun Komunitas Hidrografi Nasional”.

Sebagai Lembaga Hidrografi Militer, Pushidrosal memiliki fungsi menyediakan dukungan informasi Hidro-Oseanografi untuk mendukung tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta tugas TNI AL dalam pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan matra laut sesuai tugas UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Sedangkan sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal memiliki peran utama sesuai dengan SOLAS Chapter V regulation 9, sebagaimana diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran serta peraturan turunannya di bawah Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyediakan hydrographic service melalui pelaksanaan survei, produksi peta navigasi laut dan publikasi nautika yang mutakhir guna keselamatan navigasi.