Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Indonesia Punya Banyak UMKM tapi Kurang Maksimal, Bank Dunia: Butuh Reformasi

SELASA, 25 JUNI 2024 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan-perusahaan kecil mendominasi sektor swasta di Indonesia, namun memberikan kontribusi yang kecil.

Senior Economist World Bank Alexandre Hugo Laure mengungkapkan, kontribusi tersebut hanya berkisar 3 persen pada output.

"Hanya sedikit perusahaan besar yang mendominasi pasar, sementara sebagian besar perusahaan, tetap kecil dan kurang produktif," kata Alexander Hugo, dikutip Selasa (25/6).


Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki 66 juta badan usaha di sektor swasta. Dari jumlah ini, 9 juta di antaranya sudah terdaftar.

Sebagian besar dari mereka adalah UMKM yang beroperasi di sektor grosir dan eceran (sebanyak 54 persen), jasa akomodasi dan makanan (20 persen), serta industri pengolahan (14,5 persen).

Hanya sedikit perusahaan besar yang mendominasi ekonomi Indonesia, sementara perusahaan kecil kesulitan untuk berkembang.

Alexandre Hugo mengatakan, hal ini kontras dengan negara-negara seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki, di mana perusahaan besar lebih dominasi dalam perekonomian.

Perusahaan kecil yang mencakup 56 persen dari total perusahaan di Indonesia, hanya menghasilkan 3 persen dari total output nasional. Mereka juga hanya menyediakan 11 persen lapangan kerja penuh waktu dan kurang terhubung dengan pasar internasional.

Alexandre Laure mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat sektor swasta, kesenjangan dalam regulasi dan produktivitas masih menjadi tantangan yang signifikan.

"Indonesia memerlukan strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kecil dan meningkatkan kontribusi mereka dalam penciptaan lapangan kerja," katanya.

Sejak 2015, Indonesia telah menempuh perjalanan transformatif dengan menerapkan reformasi ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan lingkungan bisnis. Kemudian menerapkan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020.

Saat ini, Indonesia kembali menggalakkan gerakan reformasi dengan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang menyederhanakan proses registrasi dan perizinan usaha, sehingga mengurangi beban operasional bagi perusahaan.

Alexander Hugo berharap, ke depannya Indonesia dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis dan tangguh. Langkah-langkah reformasi dan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya