PDIP Diduga Dipaksa Koalisi lewat Kasus Harun Masiku

Pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus Harun Masiku, diduga hanya sebagai bentuk tekanan politik.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, belakangan ini perkara hukum kerap dijadikan komoditas politik untuk mengintervensi pihak tertentu agar mengikuti yang dimaui kekuasaan.

"Kasus-kasus seperti Harun Masiku itu kan tidak murni perkara hukum, tapi juga berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik," tegas Yusak, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya, pasca Pilpres 2024 yang dimenangi Prabowo-Gibran, PDIP menunjukkan sikap kritis, seolah bakal oposan pada pemerintahan pasca Joko Widodo.

"Dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya memang cenderung oposan," sambungnya.

Dekan FISIP Unpam itu meyakini, kecenderungan PDIP menjadi oposisi dipicu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden bukan dari koalisi PDIP.

Hal itu, kata Yusak, mempertegas ketidakpatuhan Jokowi terhadap PDIP yang sudah mengusungnya selama ini, baik Pilpres 2014 maupun 2019.

"Bagaimanapun Gibran itu representasi gen politik Jokowi. Jadi ini yang membuat PDIP tidak nyaman dan masih menimbang untung rugi bergabung dengan pemerintahan ke depan," tuturnya.

Seba itu Yusak menduga pengusutan kasus buron Harun Masiku dengan cara memeriksa Hasto Kristiyanto tak lepas dari kepentingan politis, dan pasti sudah diendus PDIP.

"Dalam kasus Harun Masiku, saya kira PDIP sudah berhitung konsekuensi terburuknya," tutup Yusak.