Ilustrasi nata uang rupiah dan dolar AS/Net
Pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya menyalahkan perilaku ekonomi masyarakat, melainkan murni menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurut analis ekonomi politik FINE Institute, Kusfiardi, upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membutuhkan kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah.
"Seolah-olah pelemahan rupiah adalah akibat dari perilaku ekonomi masyarakat, padahal stabilitas nilai tukar adalah tanggung jawab utama pemerintah dan otoritas moneter," kritik Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/6).
Kusfiardi lantas menyoroti usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pemerintah terkait cara-cara dalam menguatkan rupiah, di antaranya membeli produk dalam negeri dan mengerem impor, berinvestasi di dalam negeri, tidak menimbun dolar, hingga meminta masyarakat berwisata di dalam negeri.
Pada dasarnya, cara tersebut memang baik. Namun jika ditilik lebih mendalam, cara-cara tersebut lebih menekankan pada perubahan perilaku masyarakat. Sementara hal itu tidak bisa menggantikan tugas yang harus dilakukan otoritas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Cara-cara dari OJK memang langkah positif, namun mengandalkan partisipasi masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah,” tegas Kusfiardi.
Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, kata dia, harus didukung kebijakan pemerintah yang konsisten dan efektif. Ia menggarisbawahi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh otoritas kebijakan.
Pertama, Bank Indonesia perlu menetapkan kebijakan suku bunga yang tepat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Hal ini sangat penting karena suku bunga yang terlalu rendah dapat mendorong inflasi.
"BI harus menemukan keseimbangan yang tepat untuk mendukung stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi," lanjut Kusfiardi.
Kedua, pemerintah harus mengatur kebijakan ekspor-impor secara efektif. Mengurangi ketergantungan pada barang impor dan mendorong ekspor produk lokal akan membantu memperkuat rupiah.
Ketiga, Kusfiardi menyarankan pemerintah mendorong repatriasi devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Langkah ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi eksportir untuk menukarkan devisa mereka menjadi rupiah di pasar domestik.
"Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pasokan dolar dan memperkuat rupiah," jelasnya.
Keempat, fungsi intermediasi perbankan harus berjalan optimal untuk mendukung sektor riil. Bank-bank harus didorong untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan output ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Yang tak kalah penting, yakni menjaga iklim usaha yang kondusif untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
"Kegiatan ekonomi yang produktif akan meningkatkan pendapatan nasional dan membantu memperkuat rupiah," tandasnya.
