Berita

Ilustrasi nata uang rupiah dan dolar AS/Net

Politik

Ekonom Skakmat Cara Pemerintah Atasi Pelemahan Rupiah

SENIN, 24 JUNI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya menyalahkan perilaku ekonomi masyarakat, melainkan murni menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut analis ekonomi politik FINE Institute, Kusfiardi, upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membutuhkan kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah.

"Seolah-olah pelemahan rupiah adalah akibat dari perilaku ekonomi masyarakat, padahal stabilitas nilai tukar adalah tanggung jawab utama pemerintah dan otoritas moneter," kritik Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/6).

Kusfiardi lantas menyoroti usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pemerintah terkait cara-cara dalam menguatkan rupiah, di antaranya membeli produk dalam negeri dan mengerem impor, berinvestasi di dalam negeri, tidak menimbun dolar, hingga meminta masyarakat berwisata di dalam negeri.

Pada dasarnya, cara tersebut memang baik. Namun jika ditilik lebih mendalam, cara-cara tersebut lebih menekankan pada perubahan perilaku masyarakat. Sementara hal itu tidak bisa menggantikan tugas yang harus dilakukan otoritas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Cara-cara dari OJK memang langkah positif, namun mengandalkan partisipasi masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah,” tegas Kusfiardi.

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, kata dia, harus didukung kebijakan pemerintah yang konsisten dan efektif. Ia menggarisbawahi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh otoritas kebijakan.

Pertama, Bank Indonesia perlu menetapkan kebijakan suku bunga yang tepat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Hal ini sangat penting karena suku bunga yang terlalu rendah dapat mendorong inflasi.

"BI harus menemukan keseimbangan yang tepat untuk mendukung stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi," lanjut Kusfiardi.

Kedua, pemerintah harus mengatur kebijakan ekspor-impor secara efektif. Mengurangi ketergantungan pada barang impor dan mendorong ekspor produk lokal akan membantu memperkuat rupiah.

Ketiga, Kusfiardi menyarankan pemerintah mendorong repatriasi devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Langkah ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi eksportir untuk menukarkan devisa mereka menjadi rupiah di pasar domestik.

"Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pasokan dolar dan memperkuat rupiah," jelasnya.

Keempat, fungsi intermediasi perbankan harus berjalan optimal untuk mendukung sektor riil. Bank-bank harus didorong untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan output ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Yang tak kalah penting, yakni menjaga iklim usaha yang kondusif untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

"Kegiatan ekonomi yang produktif akan meningkatkan pendapatan nasional dan membantu memperkuat rupiah," tandasnya.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya