Berita

Ilustrasi

Dunia

Koalisi Organisasi HAM Minta PBB Bertindak Tegas pada Pelanggaran HAM Xinjiang

SENIN, 24 JUNI 2024 | 05:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sejumlah organisasi HAM kembali menyuarakan keprihatinan pada kondisi HAM di Xinjiang, Tiongkok.

Koalisi organisasi yang terdiri dari Human Rights Watch, Amnesty International, Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, dan Kongres Uighur Dunia meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, memberikan informasi terkini kepada publik mengenai langkah-langkah yang diambil kantornya.

Koalisi organisasi HAM ini juga merilis laporan yang menekankan peran dan tanggung jawab Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dalam mengatasi penindasan HAM di Xinjianag terutama setelah dikeluarkannya laporan penting pada bulan Agustus 2022.

Meskipun terdapat seruan internasional untuk mengambil tindakan dan upaya advokasi yang terus dilakukan, termasuk publikasi terjemahan laporan PBB ke dalam berbagai bahasa untuk memperluas kesadaran, masih terdapat kekurangan dalam tindak lanjut dan akuntabilitas substantif baik dari kantor Komisaris Tinggi maupun negara-negara anggota PBB.

Dalam siaran persnya, Kongres Uighur Dunia mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk memberikan pembaruan rinci mengenai upaya mencegah kekejaman dan mencari pertanggungjawaban, terutama menjelang ulang tahun kedua laporan tersebut.

KUD juga menggarisbawahi pelanggaran HAM yang terus berlanjut di Xinjiang, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penindasan terhadap identitas Uighur, meskipun terdapat rekomendasi internasional dan seruan untuk penyelidikan independen. Organisasi-organisasi yang terlibat menekankan perlunya tindakan nyata, termasuk pengawasan internasional yang kuat dan mekanisme akuntabilitas, untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung secara efektif.

Sementara Elaine Pearson yang merupakan D direktur Asia di Human Rights Watch mengatakan, “Publikasi laporan kantor hak asasi manusia PBB adalah momen penting untuk menyoroti beratnya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.”

Pearson menambahkan, “Sekarang bergantung pada komisaris tinggi PBB untuk memanfaatkan sepenuhnya laporan tersebut guna memperbaiki situasi bagi warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang.”

Tindakan Tiongkok di Xinjiang telah memicu kecaman global atas perlakuan mereka terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. Organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) telah menerbitkan laporan ekstensif berdasarkan wawancara dengan para penyintas, analisis citra satelit, dan bukti lain yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Tuduhan utamanya mencakup penahanan sewenang-wenang yang meluas terhadap lebih dari satu juta orang di “kamp pendidikan ulang” tanpa proses hukum, yang digambarkan sebagai bagian dari upaya paksaan untuk mengendalikan ideologi.

Laporan dari beberapa organisasi merinci tuduhan kerja paksa dalam kondisi eksploitatif di industri seperti kapas dan tekstil, yang membandingkannya dengan praktik kerja paksa di masa lalu dan meningkatkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini.

Pihak berwenang Tiongkok dituduh secara aktif menekan praktik budaya dan keagamaan di kalangan Uighur dan minoritas lainnya, termasuk pembatasan kegiatan keagamaan, penghancuran dan modifikasi masjid dan situs budaya, serta upaya untuk memaksakan asimilasi dengan mempromosikan bahasa Mandarin dibandingkan bahasa asli.

Uighur dan kelompok minoritas lainnya dilaporkan menghadapi hambatan signifikan terhadap kebebasan bergerak mereka, termasuk larangan bepergian secara sewenang-wenang dan kontrol tempat tinggal yang ketat, sehingga memperkuat suasana pemaksaan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, menurut pihak berwenang Tiongkok.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya