Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Picu PHK, Pakar Digital: Harusnya Merger Tokopedia-Tiktok Dari Awal Tidak Boleh

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemutusan hubungan kerja masal yang menimpa eCommerce Tokopedia baru-baru ini ternyata sudah dibayangkan dan diprediksi oleh sejumlah pihak.

Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDiec), Tesar Sandikapura, mengatakan keputusan PHK ratusan karyawan di Tokopedia sebenarnya memang tinggal menunggu waktu ketika eCommerce lokal itu diakusisi oleh Tiktok.

Tesar juga tidak heran nantinya setelah PHK juga terjadi penguasaan data hingga pergeseran operasional Tokopedia.


“Sebenarnya merger Tokopedia dan Tiktok, saya sudah prediksi terjadi seperti ini. Dan ternyata prediksi saya benar. Harusnya dari awal pemerintah melihat merger antara tiktok shop dan tokopedia ini tidak boleh,” kata Tesar, dalam keterangannya, Jumat (21/6).

Sejak lama, kata Tesar, dirinya sudah mengkritisi hal tersebut. Sebab ada praktik monopoli serta duopoli usaha, ketika dua perusahaan digabung atau salah satu perusahaan kemudian mengakuisisi perusahaan lain di sektor yang sama.

Selanjutnya, lanjut Tesar, PHK di Tokopedia juga diprediksi akan berimbas pada karyawan yang punya posisi lemah di perusahaan.

“Itu yang saya bingung kenapa diizinkan,” ujar Tesar.

“Dulu di Singapura pernah terjadi ketika Uber akan bangkrut lalu dibeli oleh Grab Singapura dan itu tidak boleh karena mereka satu jenis platform,” sambungnya.

Selain PHK, kekhawatiran yang perlu diwaspadai, lanjut Tesar yaitu soal perlindungan data pribadi para pengguna, di mana data-data penting seperti perilaku berbelanja konsumen di Tanah Air hingga tren suatu produk, juga bisa dibaca oleh raksasa teknologi China yang memiliki 75 persen sahamnya di Tokopedia.

“Datanya akan mereka kuasai, apalagi ini dibilang mereka punya pusat di luar negeri, ini perlu kita siasati. Lalu berikutnya sudah kejadian seperti ini, pemerintah sudah kepalang basah,” kata Tesar.

Ketum iDiec itu pun meminta semua pihak yntuk memikirkan langkah ke depan setelah PHK ini terjadi, agar keamanan data (seller-buyer) tidak digunakan kelompok asing.

“Jangan sampai dimanfaatkan pihak luar sehingga mereka malah memaksakan produk mereka jadi pemenang di Indonesia. Nah ini yang kita takutkan, pemain lokal jadi kalah. Regulasi harus benar-benar dipikirkan, jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi sehingga pemain besar semakin kuat dengan dia 'mencaplok',” pungkasnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya