Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Picu PHK, Pakar Digital: Harusnya Merger Tokopedia-Tiktok Dari Awal Tidak Boleh

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemutusan hubungan kerja masal yang menimpa eCommerce Tokopedia baru-baru ini ternyata sudah dibayangkan dan diprediksi oleh sejumlah pihak.

Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDiec), Tesar Sandikapura, mengatakan keputusan PHK ratusan karyawan di Tokopedia sebenarnya memang tinggal menunggu waktu ketika eCommerce lokal itu diakusisi oleh Tiktok.

Tesar juga tidak heran nantinya setelah PHK juga terjadi penguasaan data hingga pergeseran operasional Tokopedia.


“Sebenarnya merger Tokopedia dan Tiktok, saya sudah prediksi terjadi seperti ini. Dan ternyata prediksi saya benar. Harusnya dari awal pemerintah melihat merger antara tiktok shop dan tokopedia ini tidak boleh,” kata Tesar, dalam keterangannya, Jumat (21/6).

Sejak lama, kata Tesar, dirinya sudah mengkritisi hal tersebut. Sebab ada praktik monopoli serta duopoli usaha, ketika dua perusahaan digabung atau salah satu perusahaan kemudian mengakuisisi perusahaan lain di sektor yang sama.

Selanjutnya, lanjut Tesar, PHK di Tokopedia juga diprediksi akan berimbas pada karyawan yang punya posisi lemah di perusahaan.

“Itu yang saya bingung kenapa diizinkan,” ujar Tesar.

“Dulu di Singapura pernah terjadi ketika Uber akan bangkrut lalu dibeli oleh Grab Singapura dan itu tidak boleh karena mereka satu jenis platform,” sambungnya.

Selain PHK, kekhawatiran yang perlu diwaspadai, lanjut Tesar yaitu soal perlindungan data pribadi para pengguna, di mana data-data penting seperti perilaku berbelanja konsumen di Tanah Air hingga tren suatu produk, juga bisa dibaca oleh raksasa teknologi China yang memiliki 75 persen sahamnya di Tokopedia.

“Datanya akan mereka kuasai, apalagi ini dibilang mereka punya pusat di luar negeri, ini perlu kita siasati. Lalu berikutnya sudah kejadian seperti ini, pemerintah sudah kepalang basah,” kata Tesar.

Ketum iDiec itu pun meminta semua pihak yntuk memikirkan langkah ke depan setelah PHK ini terjadi, agar keamanan data (seller-buyer) tidak digunakan kelompok asing.

“Jangan sampai dimanfaatkan pihak luar sehingga mereka malah memaksakan produk mereka jadi pemenang di Indonesia. Nah ini yang kita takutkan, pemain lokal jadi kalah. Regulasi harus benar-benar dipikirkan, jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi sehingga pemain besar semakin kuat dengan dia 'mencaplok',” pungkasnya.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya