Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan secara terang-terangan dalam konteks dugaan penggerakkan kepala daerah atau kepala desa dalam memilih tokoh tertentu dalam Pilkada merupakan awal yang buruk bagi pemerintahan Prabowo.
Hal itu disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).
Refly menemukan video adanya dugaan penggiringan sejumlah kepala desa maupun kepala daerah untuk memenangkan tokoh tertentu di Jawa Tengah, dan meminta agar diklarifikasi secara baik dan benar oleh kepala desa agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Jangan kemudian terbalik orang yang kemudian mempermasalahkan ini, yang kemudian tiba-tiba dimasalahkan ya, yang diproses. We need clarification, kita membutuhkan sebuah klarifikasi. Apakah benar ini ya? Kalau benar ya harus ada tindakan yang tegas kalau kita mau memberantas korupsi kolusi dan nepotisme,” kata Refly Harun.
"Kalau tidak benar ia sebut tidak benarnya secara genuine secara benar bukan sesuatu yang ditutup-tutupi,” sambungnya.
Menurutnya, saat ini sangat mudah untuk menutupi suatu kebohongan dengan mengorbankan orang lain. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah serius memberantas praktik KKN dimulai dari tingkat desa agar memiliki pemerintahan yang bersih ke depan.
“Kita tidak tahu ini siapa yang pertama kali menyebarkannya, yang jelas ini dapat dari apa staff yang biasa memantau berita-berita ya, dan Kalau benar, ya sekali lagi as if ya, jika benar maka hal ini jelas sebuah pelanggaran undang-undang, dan jelas ini adalah awal yang buruk bagi pemerintahan presiden Prabowo yang katanya ingin memberantas korupsi,” tutupnya.
