Berita

Pengacara Kusnadi, Ronny Talapessy menyerahkan bukti baru ke Dewas KPK, Kamis (20/6)/RMOL

Hukum

Pengacara Kusnadi Serahkan Bukti Tambahan ke Dewas KPK

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kuasa hukum staf Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi kembali melengkapi bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran kode etik tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.

Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan, pihaknya kembali melengkapi bukti baru ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap laporannya yang sudah dilayangkan sebelumnya pada Selasa (11/6).

"Kami sudah menyampaikan dugaan terjadi pelanggaran terhadap hukum, terkait dengan awalnya tanggal 10 Juni, ketika saudara Kusnadi dijebak, dibohongi, kemudian dirampas barang milik pribadi, dan juga buku DPP PDI Perjuangan," kata Ronny kepada wartawan usai menyerahkan bukti baru ke Dewas di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis sore (20/6).


Ronny menjelaskan, pada saat penyitaan awal pada Senin (10/6), surat tanda terima penyitaan tertulis tanggal 23 April 2024.

Selanjutnya kata Ronny, Kusnadi kembali diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu (19/6). Saat itu, Kusnadi kembali diberikan surat penyitaan yang sama, namun tanggalnya sudah diubah menjadi tanggal 10 Juni 2024.

"Di surat tanggal 23 April, saudara Kusnadi memparaf. Kemarin pemeriksaan saudara Kusnadi oleh penyidik bernama Rahmat Prasetyo. Di sini kami menduga telah terjadi pemalsuan surat. Karena apa? surat yang sah adalah surat di mana tanggal 23 April, di mana saudara Kusnadi ikut memparaf. Tetapi kemarin diberikan surat tanggal 10 Juni. Kami melihat dugaan kami ini direkayasa kembali, Sehingga yang lembar pertama ini saudara Kusnadi tidak memparaf, tetapi di lembar yang kedua saudara Kusnadi tanda tangan," jelas Ronny.

Melihat itu, Ronny menilai telah terjadi pelanggaran hukum terhadap proses pengambil barang bukti.

"Di sini kita perlu jelaskan kepada publik, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik AKBP Rosa Purbo Bekti dan kawan-kawan, ini sudah menabrak hukum. Ini sudah melanggar hukum. Artinya apa? Bahwa proses ini sudah salah di mata hukum. Oleh sebab itu, barang-barang yang dirampas, itu tidak bisa dijadikan bukti," pungkas Ronny.

Dalam upaya mencari dan menangkap Harun, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi, yakni mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus, Hugo Ganda, serta Melita De Grave.

Selanjutnya, tim penyidik juga telah memeriksa Hasto Kristiyanto, Senin (10/6). Pada saat itu, tim penyidik menyita 2 unit HP dan buku catatan agenda milik Hasto, serta 1 unit HP dan 2 kartu ATM milik Kusnadi.

Setelah itu, tim penyidik juga memeriksa Kusnadi pada Rabu (19/6), setelah sebelumnya mangkir pada Kamis (13/6), dengan alasan trauma. Tapi dia justru datang ke Bareskrim Polri, untuk membuat laporan, meski pada akhirnya laporan itu ditolak.

Atas penyitaan tersebut, Kusnadi melaporkan tim penyidik yang menangani kasus dugaan suap Harun Masiku ke Dewas KPK dan ke Komnas HAM.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya