Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/RMOL

Politik

Jawab Tudingan PDIP, Gerindra: Tunggu Saja Hukuman Rakyat

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait potensi Presiden Joko Widodo kembali cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pernyataan Djarot tersebut tendensius dan bernada fitnah, sebagaimana kerap dilontarkan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Habiburokhman menyebut, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut akhirnya “dihukum” oleh rakyat.


“Yang nuding-nuding cawe-cawe kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe, bukan institusi nya ya, pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka,” kata Habiburrokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).

Atas dasar itu, Habiburokhman mempersilahkan pihak-pihak yang masih ingin menuding Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe pada Pilkada 2024, apabila ingin kembali “dihukum” oleh rakyat.

“Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebab, sambungnya, pada Pilpres 2024 lalu pun tudingan kepada Prabowo-Gibran tidak ada satu pun yang terbukti. Itu artinya, tudingan-tudingan tersebut tidak benar.

“Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dsb kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya,” demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
 
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya