Berita

Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil/Ist

Publika

Jangan Paksa Ridwan Kamil Nyagub di Jakarta

OLEH: TONY ROSYID*
KAMIS, 20 JUNI 2024 | 01:31 WIB

DI Jawa Barat, Ridwan Kamil moncer. Tokoh paling populer dengan elektabilitas paling tinggi.

Sebagai incumbent, kans Ridwan Kamil memenangi Pilgub Jawa Barat sangat besar. Boleh dibilang tidak ada lawan yang seimbang. Selama ada Ridwan Kamil, belum ada tokoh yang potensial memenangi Pilgub Jawa Barat.

Di sisi lain, Gerindra bernafsu usung kadernya yaitu Dedi Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Dedi Mulyadi akan dipasangkan dengan Bima Arya Sugiarto, kader PAN.


Selama masih ada Ridwan Kamil, kans pasangan Dedi Mulyadi-Bima Arya untuk memenangkan laga Pilgub di Jawa Barat cukup berat. Karena itu, Gerindra dan PAN ngotot mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta. Meninggalkan Jawa Barat untuk diisi pasangan Dedi Mulyadi-Bima Arya.

Ingat pernyataan Zulkifli Hasan, ketua umu PAN beberapa waktu lalu, bahwa Presiden Jokowi tidak menghendaki Kaesang Pangarep maju di Pilgub Jakarta.

Kita bisa tebak arah dari ucapan Zulkifli Hasan ini. Dengan membuka informasi ini, Zulkifli seperti ingin menutup ruang bagi Kaesang maju di Jakarta. Karena yang dikehendaki Zulkifli adalah Ridwan Kamil.

Dengan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta, maka Zulkifli bisa mendorong Bima Arya yang dipasangkan dengan Dedi Mulyadi masuk Jawa Barat.

Nampaknya, Zulkifli masih nggak paham kalau Jokowi adalah politiku paling ulung. Arah politik Jokowi paling sulit ditebak. Tahu-tahu di ujung, bukan Ridwan Kamil yang diusung, tapi Kaesang. Inilah hebatnya Jokowi yang "unpredictable".

DPP Golkar sendiri nampak ragu. Kenapa? Pertama, dengan tetap memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat, maka peluang menang tentu jauh lebih besar. Golkar perlu menjaga Jawa Barat, karena provinsi ini punya pemilih terbesar di seluruh Indonesia, yaitu 35,7 juta.

Kedua, elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh di bawah Anies Baswedan. Meski tetap terbuka peluang bagi Ridwan Kamil untuk bisa menang melawan Anies. Terutama jika ada dukungan "totalitas" dari penguasa.

Yang pasti, jika Ridwan Kamil maksain ke Jakarta, mantan Gubernur Jabar ini harus siap berkeringat, bahkan berdarah-darah. Pertarungan yang tidak mudah.

Konstelasi Jakarta beda dengan Jawa Barat. Arenanya lebih kecil sehingga setiap kecurangan relatif bisa dipantau. Mesin politik PKS dan PDIP diprediksi bisa mengatasinya

Akankah ada tawaran menggiurkan buat Golkar sehingga merelakan Ridwan Kamil hengkang dari Jawa Barat dan migrasi ke Jakarta? Penguasa punya segalanya, apa yang nggak bisa ditawarkan oleh penguasa.

Tapi satu hal, jika pemerintahan Prabowo Subianto yang November nanti baru berusia sekitar satu bulan itu ikut cawe-cawe di pilkada, ini bisa menjadi preseden buruk dan kontra-produktif bagi masa depan pemerintahan pengganti Jokowi tersebut.

Jika di awal pemerintahannya Prabowo sudah menciptakan kegaduhan, maka ia akan kehilangan dukungan dan simpati rakyat. Dan ini berefek pada lahirnya ketegangan demi ketegangan di masa depan.

Majunya Basuki Tjahaja Purnama alas Ahok dengan dukungan penguasa di Pilgub 2017 telah menciptakan ketegangan dan keterbelahan hingga 2024. Tujuh tahun Indonesia gaduh.

Kalau anda berasumsi bahwa ketegangan dan keterbelahan itu efek dari 212, saya rekomendasikan anda belajar lebih banyak lagi tentang teori konflik. Sehingga anda bisa menguji validitas sumber konflik yang lebih akurat.

Sumber konflik itu ketidakadilan. Ibnu Khaldun, Bapak Sosiologi sudah berabad-abad lalu mengatakan ini. Kalau di pilkada November nanti ada ketidakadilan, maka akan muncul kegaduhan dan keterbelahan di hari-hari ke depan. Jangan cari kambing hitam untuk dijadikan penyebabnya.

Ridwan Kamil bisa dan berhak maju di mana saja. Tapi, instrumen negara tidak boleh ikut bekerja buat pemenangan. Penguasa harus netral. Kalau tidak, ini akan jadi sumber konflik. Efeknya, 5-10 tahun kepemimpinan Prabowo akan penuh ketegangan dan keterbelahan.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya