Berita

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto/Ist

Bisnis

Pakar Koperasi Dorong Pembagian Aset BUMN ke Rakyat

RABU, 19 JUNI 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi rakyat terus menjadi sorotan.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyatakan kelak Indonesia tak memerlukan lagi perusahaan milik negara ketika menjadi top 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Artinya pada pencapaian Indonesia Emas 2045, Erick menyatakan kemungkinan BUMN sudah tidak ada lagi ketika daya beli masyarakat sudah tinggi.


Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sekaligus pakar koperasi, Suroto mendorong sudah saatnya saham BUMN dibagikan ke rakyat dan mengubah struktur BUMN menjadi koperasi.
 
“Negara milik rakyat, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 dikatakan kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi kenapa BUMN-BUMN itu kita biarkan digunakan, dikuasai oleh Presiden dan Menteri BUMN?” tegas Suroto dalam keterangannya, Rabu (19/6).

“Saatnya kita tuntut bagi saham BUMN ke rakyat. Dari Rp10.300 triliun aset BUMN jika dibagi maka setiap orang akan punya kepemilikan saham sebesar Rp37 juta per orang,” tambahnya menjelaskan.

Lanjut dia, dengan skema seperti itu maka akan tercapai pemerataan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
 
“Dengan saham dimiliki oleh rakyat langsung, maka tak hanya devidennya yang akan mengalir, tapi akan muncul efisiensi besar, efisiensi berkeadilan, akan rombak mental pelayanan BUMN kepada konsumennya yang pemilik, akan ada kendali dan transparansi. Lebih dari itu semua, keadilan dan pemerataan sosial ekonomi segera tercapai,” bebernya.

Dia menambahkan hanya butuh perubahan satu kata di UU BUMN. Dari kata wajib badan hukum persero dan perjan (perusahaan jawatan) menjadi badan hukum koperasi dan perjan.

“Kenapa badan hukum koperasi? Sebab badan hukum inilah yang bisa menjamin adanya kendali demokratis dari setiap warga atas BUMN,” tegasnya lagi.

“Jangan biarkan BUMN kita habis dijual oleh Presiden dan Menteri BUMN. Jangan biarkan sampai habis diambil alih oleh elite kaya yang sekarang ini telah menikmati banyak bisnis terkait dengan BUMN,” tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya