Berita

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto/Ist

Bisnis

Pakar Koperasi Dorong Pembagian Aset BUMN ke Rakyat

RABU, 19 JUNI 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi rakyat terus menjadi sorotan.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyatakan kelak Indonesia tak memerlukan lagi perusahaan milik negara ketika menjadi top 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Artinya pada pencapaian Indonesia Emas 2045, Erick menyatakan kemungkinan BUMN sudah tidak ada lagi ketika daya beli masyarakat sudah tinggi.


Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sekaligus pakar koperasi, Suroto mendorong sudah saatnya saham BUMN dibagikan ke rakyat dan mengubah struktur BUMN menjadi koperasi.
 
“Negara milik rakyat, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 dikatakan kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi kenapa BUMN-BUMN itu kita biarkan digunakan, dikuasai oleh Presiden dan Menteri BUMN?” tegas Suroto dalam keterangannya, Rabu (19/6).

“Saatnya kita tuntut bagi saham BUMN ke rakyat. Dari Rp10.300 triliun aset BUMN jika dibagi maka setiap orang akan punya kepemilikan saham sebesar Rp37 juta per orang,” tambahnya menjelaskan.

Lanjut dia, dengan skema seperti itu maka akan tercapai pemerataan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
 
“Dengan saham dimiliki oleh rakyat langsung, maka tak hanya devidennya yang akan mengalir, tapi akan muncul efisiensi besar, efisiensi berkeadilan, akan rombak mental pelayanan BUMN kepada konsumennya yang pemilik, akan ada kendali dan transparansi. Lebih dari itu semua, keadilan dan pemerataan sosial ekonomi segera tercapai,” bebernya.

Dia menambahkan hanya butuh perubahan satu kata di UU BUMN. Dari kata wajib badan hukum persero dan perjan (perusahaan jawatan) menjadi badan hukum koperasi dan perjan.

“Kenapa badan hukum koperasi? Sebab badan hukum inilah yang bisa menjamin adanya kendali demokratis dari setiap warga atas BUMN,” tegasnya lagi.

“Jangan biarkan BUMN kita habis dijual oleh Presiden dan Menteri BUMN. Jangan biarkan sampai habis diambil alih oleh elite kaya yang sekarang ini telah menikmati banyak bisnis terkait dengan BUMN,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya