Berita

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto/Ist

Bisnis

Pakar Koperasi Dorong Pembagian Aset BUMN ke Rakyat

RABU, 19 JUNI 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi rakyat terus menjadi sorotan.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyatakan kelak Indonesia tak memerlukan lagi perusahaan milik negara ketika menjadi top 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Artinya pada pencapaian Indonesia Emas 2045, Erick menyatakan kemungkinan BUMN sudah tidak ada lagi ketika daya beli masyarakat sudah tinggi.


Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sekaligus pakar koperasi, Suroto mendorong sudah saatnya saham BUMN dibagikan ke rakyat dan mengubah struktur BUMN menjadi koperasi.
 
“Negara milik rakyat, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 dikatakan kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi kenapa BUMN-BUMN itu kita biarkan digunakan, dikuasai oleh Presiden dan Menteri BUMN?” tegas Suroto dalam keterangannya, Rabu (19/6).

“Saatnya kita tuntut bagi saham BUMN ke rakyat. Dari Rp10.300 triliun aset BUMN jika dibagi maka setiap orang akan punya kepemilikan saham sebesar Rp37 juta per orang,” tambahnya menjelaskan.

Lanjut dia, dengan skema seperti itu maka akan tercapai pemerataan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
 
“Dengan saham dimiliki oleh rakyat langsung, maka tak hanya devidennya yang akan mengalir, tapi akan muncul efisiensi besar, efisiensi berkeadilan, akan rombak mental pelayanan BUMN kepada konsumennya yang pemilik, akan ada kendali dan transparansi. Lebih dari itu semua, keadilan dan pemerataan sosial ekonomi segera tercapai,” bebernya.

Dia menambahkan hanya butuh perubahan satu kata di UU BUMN. Dari kata wajib badan hukum persero dan perjan (perusahaan jawatan) menjadi badan hukum koperasi dan perjan.

“Kenapa badan hukum koperasi? Sebab badan hukum inilah yang bisa menjamin adanya kendali demokratis dari setiap warga atas BUMN,” tegasnya lagi.

“Jangan biarkan BUMN kita habis dijual oleh Presiden dan Menteri BUMN. Jangan biarkan sampai habis diambil alih oleh elite kaya yang sekarang ini telah menikmati banyak bisnis terkait dengan BUMN,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya