Berita

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto/Ist

Bisnis

Pakar Koperasi Dorong Pembagian Aset BUMN ke Rakyat

RABU, 19 JUNI 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi rakyat terus menjadi sorotan.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyatakan kelak Indonesia tak memerlukan lagi perusahaan milik negara ketika menjadi top 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Artinya pada pencapaian Indonesia Emas 2045, Erick menyatakan kemungkinan BUMN sudah tidak ada lagi ketika daya beli masyarakat sudah tinggi.


Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sekaligus pakar koperasi, Suroto mendorong sudah saatnya saham BUMN dibagikan ke rakyat dan mengubah struktur BUMN menjadi koperasi.
 
“Negara milik rakyat, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 dikatakan kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi kenapa BUMN-BUMN itu kita biarkan digunakan, dikuasai oleh Presiden dan Menteri BUMN?” tegas Suroto dalam keterangannya, Rabu (19/6).

“Saatnya kita tuntut bagi saham BUMN ke rakyat. Dari Rp10.300 triliun aset BUMN jika dibagi maka setiap orang akan punya kepemilikan saham sebesar Rp37 juta per orang,” tambahnya menjelaskan.

Lanjut dia, dengan skema seperti itu maka akan tercapai pemerataan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
 
“Dengan saham dimiliki oleh rakyat langsung, maka tak hanya devidennya yang akan mengalir, tapi akan muncul efisiensi besar, efisiensi berkeadilan, akan rombak mental pelayanan BUMN kepada konsumennya yang pemilik, akan ada kendali dan transparansi. Lebih dari itu semua, keadilan dan pemerataan sosial ekonomi segera tercapai,” bebernya.

Dia menambahkan hanya butuh perubahan satu kata di UU BUMN. Dari kata wajib badan hukum persero dan perjan (perusahaan jawatan) menjadi badan hukum koperasi dan perjan.

“Kenapa badan hukum koperasi? Sebab badan hukum inilah yang bisa menjamin adanya kendali demokratis dari setiap warga atas BUMN,” tegasnya lagi.

“Jangan biarkan BUMN kita habis dijual oleh Presiden dan Menteri BUMN. Jangan biarkan sampai habis diambil alih oleh elite kaya yang sekarang ini telah menikmati banyak bisnis terkait dengan BUMN,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya