Tak Ada Perubahan Fundamental Jika Kemenag Masih Urusi Haji

Tidak akan ada perubahan fundamental terkait urusan haji apabila masih ditangani Kementerian Agama (Kemenag).

Demikian dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dikutip dari laman DPR RI, Rabu (19/6).

Karena, menurut Said, ruang kendali seorang Menteri Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan pendidikan keagamaan termasuk membahas persoalan aktual.

“Sehebat-hebatnya seorang menteri yang rantainya begitu panjang, itu akan berat melakukan pengawasan,” kata Said.

 Said mengaku optimis apabila haji diurus kementerian khusus, maka Kemenag akan lebih fokus pada isu-isu keagamaan aktual.

Selanjutnya pada saat yang sama Kementerian Haji juga akan fokus persoalan haji.

Said pun berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 kelak, mempertimbangkan usulan Kementerian Haji ini.

"Ini bagian dari sumbangsih pemikiran kepada presiden terpilih," demikian Said.