Berita

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter)/Net

Politik

Kader Golkar Desak Kemenkominfo Segera Blokir X

RABU, 19 JUNI 2024 | 02:44 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jangan ragu memblokir platform media sosial X (sebelumnya Twitter), meksi mendapatkan penolakan dari warganet.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono merespons warganet yang ramai-ramai menyampaikan penolakan di media sosial.

Bahkan warganet membuat petisi online yang sudah ditandatangani lebih dari 25 ribu orang untuk menolak pemblokiran X. Tagar #tolakblokirx punbergema di media sosial.


“Apalagi kabarnya mereka tidak merespon peringatan Kemkominfo. Artinya mereka tidak peduli dengan aturan yang berlaku di negara kita, jadi tegas blokir saja,” kata Dave dikutip Rabu (19/6).

“Ini juga pilihan. Apakah protes 100 ribu orang yang didengar atau dampak negatif konten porno terhadap jutaan generasi bangsa?,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mengomentari pendapat yang menyebut konten pornografi di X sebagai celah masuk membungkam aspirasi kritis.

Pasalnya, X selama ini disebut sebagai salah satu media yang dapat digunakan berbagai kalangan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Memang ada aturan yang tidak boleh dilanggar soal penyebaran konten pornografi. Ada media sosial lain, Instagram, Facebook, atau Tik Tok yang juga digunakan untuk kegiatan politik, seperti Pilpres 2024,” demikian Dave.

Sebagai informasi, Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya