Berita

Pakar Ekonomi, Faisal Basri/repro

Politik

Prediksi Faisal Basri, Ekonomi Nasional 2026 Babak Belur

SENIN, 17 JUNI 2024 | 21:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengekang diri dari membangun infrastruktur yang kurang bermanfaat bagi rakyat lantaran beban anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) bakal terseok tahun depan.

Melihat APBN semakin berat menopang fiskal, terlebih ada 800 triliun yang harus dibayar pemerintah 2025 ini.

Oleh sebab itu, pakar ekonomi Faisal Basri mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan dana negara untuk infrastruktur yang kurang bermanfaat bagi rakyat seperti pembangunan IKN.


"Perlu ada pengekangan diri dulu, self restrain. Kita harus membangun dengan fondasi yang lebih baik dahulukan kepentingan rakyat," kata Faisal Basri dikutip dalam akun Youtube Novel Baswedan, Senin (17/6).

Faisal mengatakan persoalan mendasar ekonomi di Indonesia cukup kompleks dan pemerintah maupun masyaramat tidak bisa berbuat banyak untuk menopang ekonomi nasional.

"Kalau fiskal kita lemah, kita membawa perekonomian akan berbahaya. Maksudnya kalau pemerintah itu, utang, utang, utang, utang terus, sementara kemampuan kita membayar utangnya lemah, karena penerimaan pajaknya tidak proporsional dengan pengeluaran, itu maka fiskal kita mulai rapuh," urainya.

Ia memprediksi jika pemerintah tetap menghamburkan uang negara kepada infrastruktur yang tidak penting, maka 2026 krisis akan meledak.

"2026 akan menciptakan instabilitas, merembet ke sektor moneter, dan kalau berlangsung cukup lama misalnya, barangkali maksimal kalau kita tidak ada perubahan, ini 2026 bisa meledak harusnya kita tidak menunggu SOS dulu," katanya.

Faisal menilai, sampai saat ini belum ada upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam mengelola keuangan negara dan dikhawatirkan akan terjadi krisis besar-besaran dalam waktu dua tahun ke depan.

"Ini saya lihat sampai sekarang  belum ada dan kalau ini berlanjut pemerintahan baru yaitu daya tubuh ekonomi tidak akan mampu untuk menopang sehingga kemungkinan besar tidak serta-merta krisis itu menimbulkan potensi krisis paling lama 2026," demikian Faisal Basri.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya