Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama/Net

Politik

DPR: Masalah Utama IKN Bukan Siapa Pejabatnya, tapi Dasar Kebijakan

SABTU, 15 JUNI 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masalah utama megaproyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) bukan soal siapa yang menjabat sebagai pimpinan, melainkan dasar kebijakan pembangunan IKN itu sendiri.

Pada faktanya, IKN kini sulit menarik minat investor. Hal ini karena dasar kebijakan sudah keliru sejak awal.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah temuan pada megaproyek tersebut, di antaranya belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 hektare,” kata Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, Sabtu (15/6).


Saat ini IKN berada di bawah komando Plt Kepala OIKN yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni. Namun belum lama ditunjuk, keduanya terjadi beda pendapat soal keperluan Perpres untuk penyelesaian dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut, Kepala OIKN akan makin sulit memenuhi ekspektasi pemerintah membidik investasi yang tinggi.

"Buktinya investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun sejak 2023 hingga Januari 2024, sedangkan targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini. Itu pun investasi yang masuk berupa KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," jelasnya.

Sejauh ini, kata Suryadi, pemerintah masih mengandalkan investor nasional untuk pembangunan IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia juga menyebut, hingga kini belum ada investor asing yang masuk.

“Investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya