Berita

Pejabat Indonesia dan Elon Musk/Net

Bisnis

Investasi Starlink Tidak Masuk Akal, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

SABTU, 15 JUNI 2024 | 07:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ombudsman hingga aparat penegak hukum didesak untuk melakukan investigasi terhadap penyedia layanan internet berbasis satelit, Starlink milik Elon Musk.

Pasalnya, nilai investasi Starlink yang hanya sebesar Rp30 miliar dan hanya memiliki 3 karyawan itu dinilai tidak wajar untuk membangun bisnis layanan internet di Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menduga adanya maladministrasi yang dilakukan Kominfo atas investasi Starlink di dalam negeri.

“Saat ini publik sudah tak percaya sama Kominfo karena berperilaku seperti jubir Starlink. Harusnya investigasi dan evaluasi penerbitan izin Starlink melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Ombudsman, APH dan asosiasi," ungkap Trubus, dalam pernyataannya, dikutip Jumat (14/6).

Menurut Trubus, Menkominfo Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas kegaduhan tersebut dengan membuktikan pengajuan izin Starlink.

“Apa iya modal sebesar itu cukup untuk membangun usaha penyelenggaraan telekomunikasi layanan tertutup VSAT (JARTUP VSAT) dan izin penyelenggara jasa internet (ISP)? Padahal industri telekomunikasi memiliki karakteristik high CAPEX dan high expenditure. Apakah masuk akal karyawan yang dibutuhkan hanya 3 orang saja? Menurut saya itu sangat tidak mungkin,” sambung Trubus.

Seperti diketahui, untuk membuka usaha penyelenggaraan telekomunikasi JARTUP VSAT dan izin ISP sendiri pengusaha memerlukan modal lebih dari Rp30 miliar.

Dikatakan Trubus, Starlink bahkan membutuhkan sedikitnya 9 stasiun bumi yang dijadikan hub untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk membangun 1 stasiun bumi seperti proyek SATRIA milk Kominfo saja ditaksir mencapai 5 juta dolar AS (Rp82 miliar).

“Kuat sekali dugaan maladministrasi pada penerbitan izin penyelenggaraan telekomunikasi Starlink ini," tegasnya.

Pengamat itu lebih lanjut mengatakan bahwa ke depannya pemerintahan yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto harus membuat regulasi yang jelas terhadap Non-Geostationary Orbit (NGSO), termasuk aturan mengenai keamanan dan teritorial digital Indonesia.

"Sebab nantinya akan banyak model bisnis lain mirip Starlink masuk ke Indonesia," tuturnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya