Berita

Pejabat Indonesia dan Elon Musk/Net

Bisnis

Investasi Starlink Tidak Masuk Akal, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

SABTU, 15 JUNI 2024 | 07:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ombudsman hingga aparat penegak hukum didesak untuk melakukan investigasi terhadap penyedia layanan internet berbasis satelit, Starlink milik Elon Musk.

Pasalnya, nilai investasi Starlink yang hanya sebesar Rp30 miliar dan hanya memiliki 3 karyawan itu dinilai tidak wajar untuk membangun bisnis layanan internet di Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menduga adanya maladministrasi yang dilakukan Kominfo atas investasi Starlink di dalam negeri.

“Saat ini publik sudah tak percaya sama Kominfo karena berperilaku seperti jubir Starlink. Harusnya investigasi dan evaluasi penerbitan izin Starlink melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Ombudsman, APH dan asosiasi," ungkap Trubus, dalam pernyataannya, dikutip Jumat (14/6).

Menurut Trubus, Menkominfo Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas kegaduhan tersebut dengan membuktikan pengajuan izin Starlink.

“Apa iya modal sebesar itu cukup untuk membangun usaha penyelenggaraan telekomunikasi layanan tertutup VSAT (JARTUP VSAT) dan izin penyelenggara jasa internet (ISP)? Padahal industri telekomunikasi memiliki karakteristik high CAPEX dan high expenditure. Apakah masuk akal karyawan yang dibutuhkan hanya 3 orang saja? Menurut saya itu sangat tidak mungkin,” sambung Trubus.

Seperti diketahui, untuk membuka usaha penyelenggaraan telekomunikasi JARTUP VSAT dan izin ISP sendiri pengusaha memerlukan modal lebih dari Rp30 miliar.

Dikatakan Trubus, Starlink bahkan membutuhkan sedikitnya 9 stasiun bumi yang dijadikan hub untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk membangun 1 stasiun bumi seperti proyek SATRIA milk Kominfo saja ditaksir mencapai 5 juta dolar AS (Rp82 miliar).

“Kuat sekali dugaan maladministrasi pada penerbitan izin penyelenggaraan telekomunikasi Starlink ini," tegasnya.

Pengamat itu lebih lanjut mengatakan bahwa ke depannya pemerintahan yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto harus membuat regulasi yang jelas terhadap Non-Geostationary Orbit (NGSO), termasuk aturan mengenai keamanan dan teritorial digital Indonesia.

"Sebab nantinya akan banyak model bisnis lain mirip Starlink masuk ke Indonesia," tuturnya.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Bahlil Tunjukkan Kesombongan pada Prabowo

Jumat, 25 Oktober 2024 | 13:37

Petisi Cabut Donasi Agus Salim Diteken Lebih dari 125 Ribu Orang

Kamis, 24 Oktober 2024 | 00:43

UPDATE

Prabowo Instruksikan GSN Bikin Gerakan Nyata Bantu Rakyat

Minggu, 03 November 2024 | 01:51

Purnomo Yusgiantoro Center Apresiasi Kebijakan Swasembada Energi

Minggu, 03 November 2024 | 01:31

DPR Tinjau Kebocoran Penerimaan Negara di Sektor SDA

Minggu, 03 November 2024 | 01:11

Bakamla Asah Kemampuan di Perairan Teluk Ambon

Minggu, 03 November 2024 | 00:50

Prabowo Ingatkan Anak Buah Menteri Jangan Sering ke Luar Negeri

Minggu, 03 November 2024 | 00:30

Telkom Tingkatkan Kepedulian Karyawan Lewat Program Ayo BerAKSI

Minggu, 03 November 2024 | 00:10

Dari Menteri Hingga Bupati Siap Gunakan Maung

Sabtu, 02 November 2024 | 23:46

Rosan Pastikan GSN Lembaga Non-Politik

Sabtu, 02 November 2024 | 23:15

China Diam-dian Bangun Kapal Induk Misterius, Untuk Apa?

Sabtu, 02 November 2024 | 22:50

Erick Thohir Yakin Target Setoran Dividen BUMN Rp90 Triliun Bakal Tercapai Tahun Ini

Sabtu, 02 November 2024 | 22:30

Selengkapnya