Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi/Ist

Politik

Paling Realistis Hasto Mundur dari Sekjen PDIP

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 18:53 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Permasalahan hukum yang tengah membelit Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku diperkirakan akan menyedot energi banyak.

Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi berharap Hasto fokus dalam menghadapi masalah tersebut.

"Pastinya harus fokus, karena sederet proses pemeriksaan tersebut tentunya akan menghabiskan waktu yang tidak sedikit," kata Daddy dalam keterangannya, Jumat (14/6).

Untuk itu, lanjut Daddy, Hasto harus dapat bersikap legowo untuk menanggalkan jabatannya sebagai Sekjen PDIP agar mempermudah dan fokus menangani persoalan yang tengah dihadapi.

Karena, menurut Daddy, tak bisa dipungkiri jika dengan kondisi saat ini, Hasto pastinya tidak dapat menjalankan fungsi sebagai sekjen dengan maksimal, terlebih saat mendekati momen Pilkada Serentak 2024.

"Peran sekjen untuk menghadapi momen Pilkada 2024 sangat vital, jangan sampai momen tersebut terganggu lantaran Hasto tengah dirundung persoalan seperti saat ini," kata Daddy.

Bahkan, lanjut Daddy, dalam proses pemeriksaan di KPK tersebut berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Sebab dalam perkembangannya KPK telah melakukan penyitaan barang milik Hasto seperti handphone dan buku catatan.

"Artinya tidak menutup kemungkinan status Pak Hasto dalam persoalan tersebut sewaktu waktu dapat berubah," kata Daddy.

"Jadi mundur dari posisi Sekjen PDIP adalah keputusan yang paling realistis, karena jangan sampai terjadi efek domino ke partai," sambungnya.



Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Komite IV DPD Ingin Peran Daerah Difasilitasi dalam RUU RPJPN 2025-2045

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:44

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

DPR Minta Bahlil Yakinkan Investor Asing untuk Dongkrak Ekonomi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:33

Marinir Assault Support Bersama US Marines

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:19

Bagikan Saham BUMN ke Rakyat

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:59

Kewenangan Penyadapan dalam RUU Polri Makin Mengancam Demokrasi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:41

Sindikat Judol Kamboja

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:19

Kapal PC 60 M Buatan Anak Bangsa Siap Jaga Perairan Indonesia

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:56

Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Disetop Sementara, Ini Alasannya

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:31

Pegawai KPK Dilarang Judol Hingga Pinjam Uang di Pinjol Ilegal

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:05

Himapsi UP 45 Racik Resep Kesehatan Mental di Era Digital

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:51

Kaesang Rayu Golkar Usung RK di Pilgub Jakarta

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:33

Selengkapnya