Politisi senior PPP Anwar Sanusi/Ist
Perlu ada evaluasi menyeluruh untuk menyelamatkan langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pilkada 2024 dan menatap Pemilu 2029 setelah dipastikan gagal duduk di DPR RI untuk periode 2024-2029.
Politisi senior PPP Anwar Sanusi mengatakan, salah satu evaluasi paling penting adalah meminta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono agar segera melakukan percepatan muktamar.
Hal ini, kata Anwar Sanusi, sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh elemen di tubuh PPP.
"Muktamar itu bukan hanya soal pergantian pimpinan tapi konsolidasi, dan konsolidasi itu butuh waktu untuk menggerakkan mesin partai hingga akar rumput," ujar Anwar Sanusi kepada wartawan, Jumat (14/6).
Menurutnya, PPP sebagai partai warisan ulama tidak boleh hilang atau tinggal sejarah. Sebab itu PPP harus segera lakukan percepatan muktamar supaya konsolidasi dan bisa recovery lagi.
"Berkaca dari pengalaman sebelumnya dari jaman Buya Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, Suryadharma Ali, muktamar selalu dilaksanakan lebih awal. Jadi ada landasan rasionalnya dan bisa dipertanggung jawabkan," terangnya.
Lanjut dia, kepemimpinan Mardiono telah gagal membawa PPP menuju senayan karena hanya mendapatkan suara 3,87 persen tidak memenuhi ambang batas parlemen yaitu 4 persen.
Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PII) Adi Prayitno mengatakan kegagalan PPP di parlemen merupakan kesedihan bagi aktivis Islam.
"Tentu ini menjadi berita duka bagi aktivis islam. Kita semua merasa kehilangan karena bagaimanapun PPP punya variable historis dengan aktivis islam di Indonesia," tuturnya.
Lanjutnya, PPP masih punya resource dan pengalaman, yang terpenting basis yang sekarang harus dijaga. Pemilih kita saat ini cukup rasional dan punya referensi politik yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun.
"Sebab itu ke depan PPP harus benar-benar bekerja untuk merebut suara pemilih muda. Semoga partai Islam terus ada di parlemen," demikian Adi.
