Berita

Ketua KPU, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Koalisi Masyarakat Minta Hasyim Asyari Dipecat dari KPU

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 08:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Surat terbuka dari sejumlah organisasi pegiat Pemilu dikirimkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menuntut diberikannya sanksi maksimal terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari.

Berdasar dokumen yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/6), pegiat yang menandatangani surat terbuka antara lain Prof Ramlan Surbakti PhD (guru besar FISIP Unair, wakil ketua KPU 2001-2007), Mike Verawati (ketua Koalisi Perempuan Indonesia), Misthohizzaman (ICW), dan Ika Agustina (INFID), Kalyanamitra Listyowati, Kalyanamitra, Hadar Nafis Gumay (Network for Democracy and Electoral Integrity), Evi Novida Ginting Manik dan puluhan lainnya.

"Surat terbuka ini Kami buat semata karena meyakini bahwa sebagai lembaga penegak etika dan kehormatan penyelenggara Pemilu, DKPP sepenuhnya akan berbuat dan bertindak adil," bunyi surat terbuka itu.

Menurut para tokoh itu, perbuatan Hasyim Asyari yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT, merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, apalagi dibenarkan, karena menciderai nilai-nilai demokrasi, melanggar HAM, serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu.

"Untuk itu, penyelenggara Pemilu yang melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu yang harus mendapatkan hukuman maksimal berupa pemberhentian tetap dari keanggotaan penyelenggara Pemilu," demikian koalisi masyarakat.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya